Umumnya bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri tentu sekolah atau universitas di negara tujuan Anda akan mempersyaratkan beberapa dokumen yang salah satunya adalah ijazah pendidikan terakhir yang pernah Anda tempuh. Ijazah yang dikeluarkan oleh suatu negara belum tentu bisa dikatakan sah jika digunakan untuk ke luar negeri sehingga memerlukan legalisasi lebih lanjut dari lembaga negara yang berwenang. Namun, Sejak disahkannya apostille Anda tidak perlu lagi untuk mengurus ke beberapa lembaga tersebut. 

Selayaknya pasangan yang ingin menikah, tentunya akan memerlukan beberapa dokumen pendukung seperti salah satunya adalah akta kelahiran tiap pasangan. Hal tersebut tidak akan masalah jika pernikahan dilangsungkan di dalam negeri, tapi jika dilakukan di luar negeri maka akta kelahiran Anda tidak bisa digunakan begitu saja dan memerlukan legalisasi lebih lanjut agar bisa dipergunakan sebagai syarat pernikahan. Namun, jika negara tujuan Anda telah bergabung dalam konvensi apostille, maka proses legalisasi dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus ke kedubes negara tujuan. 

Jika Anda hendak pergi berlibur ke negara tujuan yang tidak memberikan kebijakan bebas VISA, tentu Anda perlu mengurus VISA nya terlebih dahulu. VISA bisa diibaratkan sebagai ‘tiket’ untuk bisa memasuki suatu negara. Maka, tidak mengherankan apabila dalam pengurusannya akan membutuhkan beberapa dokumen publik yang juga memerlukan legalisasi dari lembaga negara asal yang berwenang. Hal itu tidak akan masalah jika negara tujuan yang ingin Anda datangi mengakui penggunaan sertifikat apostille. 

Bagi Anda seorang pebisnis yang sering bepergian ke luar negeri untuk mengurus beberapa keperluan perusahaan akan dihadapkan dengan otoritas negara asing yang mempertanyakan kelengkapan dokumen dan legalitas dari perusahaan yang Anda miliki. Adanya pengesahan dengan menggunakan apostille tentu akan memberikan kemudahan tersendiri bagi Anda untuk memenuhi aturan dan kebijakan dari otoritas negara asing tersebut. 

SHM merupakan suatu surat kepemilikan atas suatu tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN selaku lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen kepemilikan tanah yang sah. Oleh sebab itu, dokumen kepemilikan tanah berupa SHM ini merupakan dokumen legalitas atas tanah yang paling kuat apabila suatu saat terjadi kasus sengketa terhadap suatu tanah dibandingkan apabila hanya memiliki dokumen berupa girik atau AJB saja. 

Selain menjadi alat bukti yang sah, tanah yang sudah memiliki SHM juga akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan dokumen kepemilikan tanah lain seperti girik dan AJB. Karena legalitas dari kepemilikan tanah tersebut sudah jelas dan dapat dibuktikan ke BPN. 

Jika Anda membutuhkan pembiayaan seperti mengajukan kredit ke bank, maka SHM dapat dijadikan jaminan juga karena SHM merupakan salah satu surat berharga sehingga akan memudahkan Anda untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Selain memudahkan, beberapa perbankan juga memberikan nominal plafon kredit yang lebih tinggi jika jaminan yang diberikan adalah SHM dibandingkan dengan surat kepemilikan tanah lainnya. 

Kepemilikan atas tanah dengan SHM juga akan memudahkan dan mempersingkat proses peralihan tanah dan hak kepemilikan. Selain untuk memudahkan proses peralihan jual beli tanah dan sewa, SHM juga akan memudahkan proses pewarisan suatu tanah kepada anak dan cucu kelak. 

Masyarakat yang enggan untuk meningkatkan kepemilikan tanahnya menjadi SHM berpikir bahwa kepemilikan girik atau AJB saja sudah cukup karena pengurusan SHM tentu akan membutuhkan biaya yang tak sedikit. Padahal selain beberapa keuntungan di atas, kepemilikan tanah dengan SHM berlaku seumur hidup. Sehingga biaya yang dikeluarkan akan sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. 

Tahap berikutnya, Anda beserta para ahli waris lainnya bisa mendatangi Notaris/PPAT untuk melakukan proses akad dan penandatanganan Akta Waris. Perlu diketahui pula bahwa pada proses ini semua ahli waris harus sudah setuju terhadap semua kesepakatan yang dibuat sebelumnya melalui proses mufakat. Jika semua ahli waris belum setuju, maka proses penandatanganan tidak bisa diselesaikan. Sehingga, Anda dan ahli waris yang lainnya tidak dapat berlanjut ke proses berikutnya. 

Surat Keterangan Waris akan digunakan untuk proses peralihan sertipikat kepemilikan tanah ke atas nama ahli waris. Di samping dokumen SKW, terdapat pula beberapa dokumen lainnya yang harus Anda penuhi sebagaimana proses pembuatan sertipikat hak milik pada umumnya. Proses selesai apabila Sertipikat Tanah Warisan tersebut sudah beratasnamakan Anda dan para ahli waris lainnya. 

Selain harta milik Bersama, UU perkawinan juga menyatakan bahwa semua hutang yang dimiliki oleh istri maupun suami adalah hutang milik bersama. Artinya, baik istri maupun suami yang memiliki hutang punya kewajiban bersama-sama untuk membayar hutang tersebut. 

Anda dapat lebih melindungi keluarga anda apabila sebelumnya membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan akan berperan penting apabila istri/suami Anda terlilit hutang dan tidak mampu membayar, sehingga anda tetap dapat mempertahankan kelangsungan keluarga dengan memisahkan pendapatan yang sebenarnya tidak berhubungan dengan usaha pasangan. 

Berdasarkan UU perkawinan, harta yang diperoleh sepasang suami istri yang terikat perkawinan sah adalah harta milik bersama. Artinya setiap tindakan hukum atas harta benda wajib mendapatkan persetujuan bahkan kehadiran pasangannya. Hal ini sering menimbulkan kesulitan khususnya bagi pelaku bisnis yang kerapkali melakukan tindakan hukum misalnya penjaminan atau pengalihan aset pribadinya. 

Dengan dibuatnya Perjanjian Perkawinan, Pelaku Usaha tidak memerlukan persetujuan dari pasangannya untuk melakukan kegiatan bisnis atas aset pribadinya.