Saham dan obligasi mungkin merupakan komoditas investasi yang cukup familiar. Namun, belakangan ini mata uang digital juga agaknya mulai banyak dilirik khususnya oleh para generasi milenial dan Z untuk pilihan invetasi lainnya. Pemerintah pun tak ketinggalan dalam menyediakan berbagai kebutuhan untuk kelancaran proses transaski mata uang digital tersebut bahkan hingga mulai memberlakukan pengenaan pajak atas mata uang digital yang salah satunya dikenakan kepada aset kripto. Apa itu kripto dan berapa tarif pajak yang dikenakan atas aset ini? 

Aset Kripto merupakan mata uang digital yang saat ini banyak digunakan untuk bertransaksi secara virtual berbasis jaringan internet. Secara hukum, Pemerintah Indonesia tidak mengakui aset kripto sebagai mata uang yang sah. Tetapi diakui sebagai komoditas untuk aset berinvestasi melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Aset Kripto sendiri mulai dikenakan lewat penentuan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Final. 

Virtual Office atau Kantor Virtual semakin banyak digunakan oleh para pelaku usaha UMKM maupun start-up yang baru saja merintis usaha. Meskipun virtual office memiliki berbagai keuntungan yang sangat terasa, terdapat pula beberapa batasan yang menyebabkan Anda mungkin saja tidak bisa menggunakan virtual office. Apa saja yang membuat suatu usaha tidak bisa menggunakan virtual office? 

Tanah sebagai aset yang sangat bernilai tentu sering kali dibicarakan apabila terjadi proses pewarisan. Anda mungkin familiar ketika mendengar PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas seseorang yang memiliki tanah dan bangunan namun akan asing ketika mendengar BPHTB. Apa itu BPHTB dan apa bedanya dengan PBB? 

Bagi Anda yang sudah memulai berbisnis atau bahkan baru saja memiliki ide berbisnis mungkin hanya memikirkan bisnis dari segi permodalannya saja. Padahal, legalitas terhadap suatu bisnis yang sedang dibangun juga penting untuk dipikirkan mengingat banyak manfaat yang bisa didapatkan dari legalitas usaha yang sudah sesuai dengan aturan. Salah satu legalitas mendasar yang mungkin tidak banyak yang diketahui oleh para pebisnis pemula adalah NIB atau Nomor Induk Berusaha. 

Dokumen luar negeri seperti paspor, KITAS, maupun VISA mungkin sudah sering didengar oleh Anda apalagi jika sering bepergian ke luar negeri. Jika tujuan ke luar negeri tersebut hanya untuk berlibur mungkin dokumen yang perlu Anda bawa tidak akan terlalu rumit. Namun, apabila Anda ke luar negeri untuk urusan yang cukup lama dan kompleks tentu juga mempersyaratkan beberapa dokumen yang sejatinya hanya berlaku di Indonesia. Bagaimanakah agar dokumen tersebut bisa sah digunakan sebagai syarat untuk melakukan kepentingan ke luar negeri?

Apostille digunakan untuk melakukan pengesahan atas suatu dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga suatu negara agar bisa dipergunakan secara sah di negara lain. Indonesia resmi bergabung dalam Konvensi Apostille pada tahun 2021 dan diberlakukan secara resmi pada Bulan Juni 2022 lalu yang tentunya dapat memberikan kesederhanaan dan kemudahan proses legalisasi suatu dokumen publik. Hingga saat ini terdapat lebih dari 100 negara yang telah mengakui sertifikat apostille. 

Sebelum Indonesia bergabung dalam konvensi apostille, umumnya dokumen publik untuk dipergunakan di luar negeri memerlukan beberapa tahapan yaitu pengesahan dokumen oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar negara yang dituju. Proses tersebut saat ini masih berlaku jika Anda akan menuju ke negera yang tidak mengakui konvensi apostille. Lantas apa saja kegunaan apostille jika negara tujuan Anda mengakui konvensi tersebut? 

Perlindungan Merek yang sebelumnya pernah dibahas sebelumnya merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual  atau HAKI yang mungkin lebih familiar di dengar oleh masyarakat termasuk oleh Anda khususnya apabila Anda adalah seorang pebisnis. Namun, Anda mungkin juga pernah mendengar salah satu bentuk HAKI yaitu Hak Cipta dan Hak Paten. Banyak orang yang sering kali tertukar antara apa itu hak cipta dan hak paten serta apa yang dilindungi dari kedua bentuk HAKI tersebut. Lalu apa perbedaannya? 

Mendekati pertengahan tahun 2022, masyarakat yang memiliki properti seperti tanah dan rumah akan kembali dihadapkan oleh pembayaran pajak bumi dan bangunan atau biasa dikenal sebagai PBB. Namun, adanya anggapan masyarakat untuk menunda bahkan hingga akhirnya menunggak pembayaran PBB membuat pemerintah menerbitkan aturan berkaitan dengan sanksi yang akan diterima oleh para wajib pajak penunggak PBB tersebut. Jika Anda merupakan salah satu wajib pajak PBB yang menunggak pembayaran, Anda harus tahu sanksi denda yang akan Anda diterima.

Kasus sengketa tanah yang sempat menggegerkan masyarakat beberapa waktu lalu membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya melindungi hak kepemilikan tanahnya. Namun, masyarakat sepertinya masih belum memahami bahwa hak kepemilikan atas suatu tanah di Indonesia yang sah adalah Sertipikat, salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik atau biasa disingkat SHM. Bahkan masyarakat mungkin berpikir bahwa dokumen kepemilikan tanah seperti Akta Jual Beli (AJB), Girik, Letter C, dan sebagainya sudah cukup untuk membuktikannya. Padahal banyak keuntungan yang bisa didapat dari pembuatan Sertipikat Tanah. 

Membicarakan produk atau jasa dari suatu bisnis tidak akan terlepas dari Merek. Karena pada dasarnya merek merupakan identitas dari produk/jasa tersebut. Di Indonesia sendiri merek tentunya dilindungi oleh undang-undang dengan catatan merek tersebut sudah didaftarkan ke DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun, pendaftaran suatu merek ke DJKI pun tidak sesederhana itu, karena masih banyak aspek lain yang harus diperhatikan agar merek bisa diterima oleh DJKI. 

Pada dasarnya, pendaftaran suatu merek dimaksudkan agar merek suatu barang/jasa yang Anda miliki tidak bisa digunakan oleh orang lain. Anda bisa mengetahui berbagai keuntungan yang Anda dapatkan jika mendaftarkan merek melalui artikel kami sebelumnya. Namun, pendaftaran suatu merek tidak bisa begitu saja disetujui oleh DJKI. Karena dalam Pasal 108 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah UU Nomor 20 Tahun 2016 terdapat beberapa kriteria nama merek yang tidak bisa didaftarkan. 

Berbagai insentif yang diberikan pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN tidak hanya terbatas pada insentif pajak saja. Pada awal tahun ini pemerintah juga menghadirkan program bantuan atau subsidi bunga KUR untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM. Bagaimana aturan pemberian subsidi bunga KUR tersebut?