Legaladvis - Artikel , PerizinanLegaladvis - Artikel , Perizinanhttps://www.legaladvis.com/blogs/perizinanThu, 01 Jan 2026 19:09:47 -0800http://zoho.com/sites/<![CDATA[Jangan Cuma Cari Ide Berbisnis, Sudah tahu NIB Belum?]]>https://www.legaladvis.com/blogs/post/nomor-induk-berusaha-NIBBagi Anda yang sudah memulai berbisnis atau bahkan baru saja memiliki ide berbisnis mungkin hanya memikirkan bisnis dari segi permodalannya saja. Pada ]]>

Bagi Anda yang sudah memulai berbisnis atau bahkan baru saja memiliki ide berbisnis mungkin hanya memikirkan bisnis dari segi permodalannya saja. Padahal, legalitas terhadap suatu bisnis yang sedang dibangun juga penting untuk dipikirkan mengingat banyak manfaat yang bisa didapatkan dari legalitas usaha yang sudah sesuai dengan aturan. Salah satu legalitas mendasar yang mungkin tidak banyak yang diketahui oleh para pebisnis pemula adalah NIB atau Nomor Induk Berusaha. 

Apa itu NIB?

NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan sebuah identitas yang harus dimiliki setiap pelaku usaha. NIB berfungsi hampir mirip seperti NIK atau Nomor Induk Kependudukan yang dimiliki oleh setiap warga negara indonesia. NIB merupakan pengganti dari surat izin terdahulu seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), API (Angka Pengenal Impor), dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan).

NIB mulai berlaku di Indonesia sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat 1 yang membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Apa Manfaat Memiliki NIB?

1. Mempermudah proses perizinan

Berbagai izin seperti izin usaha, komersial dan operasional adalah hal yang diperlukan para pelaku usaha agar kegiatan bisnisnya tidak menyalahi aturan. Untuk itulah, Peran NIB yang merupakan identitas yang wajib dimiliki para pelaku usaha akan mempermudah proses perizinan karena pada dasarnya proses penerbitan izin memerlukan kepemilikan NIB terlebih dahulu.

​2. Mempermudah Proses Bisnis Internasional

NIB yang merupakan pengganti atas surat-surat terdahulu selain berfungsi sebagai TDP atau Tanda Daftar Perusahaan, juga berfungsi sebagai API atau Angka Pengenal Impor yang tentunya sangat bermanfaat bagi para pelaku bisnis internasional yang sering melakukan kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, NIB juga digunakan untuk mengakses layanan kepabeanan. 

Bagaimana Cara Mengurus NIB?

  1. Jika Anda merupakan pelaku UMKM maka Anda perlu mempersiapkan dokumen berupa identitas seperti KTP dan NPWP pemilik usaha. 
  2. Jika Anda ingin langsung mendirikan entitas bisnis seperti perusahaan berbentuk PT maka Anda diharuskan untuk mengurus akta dan SK pendirian PT nya terlebih dahulu.
umkm
PT
Sumber : Pixabay

NIB merupakan salah satu bentuk legalitas yang banyak bersinggungan dengan berbagai proses lainnya seperti perizinan yang harus dimiliki atas usaha yang akan didirikan. Untuk itu, konsultasikan juga kepada ahli hukum terpercaya untuk mengetahui perizinan apa saja yang diperlukan bersamaan dengan pengurusan NIB agar dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga tidak terjadi pengurusan yang terpisah.

Legaladvis merupakan jasa layanan hukum profesional yang dapat memberikan berbagai solusi tepat terkait proses legalitas bisnis Anda. Legaladvis telah dipercaya oleh banyak klien sebagai penyedia layanan hukum berbasis teknologi informasi dengan hasil yang sangat memuaskan, cepat dan terpercaya. Segera hubungi kami untuk menangani berbagai persoalan legalitas bisnis Anda. 

Hubungi Kami
]]>Tue, 01 Nov 2022 13:00:00 +0700<![CDATA[Para Pelaku Seni dan Ahli Wajib Tahu Apa Beda Hak Cipta dan Hak Paten!]]>https://www.legaladvis.com/blogs/post/hak-cipta-dan-hak-patenPerlindungan Merek yang sebelumnya pernah dibahas sebelumnya merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual  atau HAKI yang mungkin lebih fa ]]>

Perlindungan Merek yang sebelumnya pernah dibahas sebelumnya merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual  atau HAKI yang mungkin lebih familiar di dengar oleh masyarakat termasuk oleh Anda khususnya apabila Anda adalah seorang pebisnis. Namun, Anda mungkin juga pernah mendengar salah satu bentuk HAKI yaitu Hak Cipta dan Hak Paten. Banyak orang yang sering kali tertukar antara apa itu hak cipta dan hak paten serta apa yang dilindungi dari kedua bentuk HAKI tersebut. Lalu apa perbedaannya? 

Hak Cipta dan Hak Paten 

Hak Cipta merupakan hak eksklusif untuk pencipta suatu karya untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya termasuk memberikan izin untuk digunakan pihak lain. 

Sedangkan Hak Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atas sebuah penemuan baru untuk pemecahan suatu masalah. 

Di Indonesia sendiri, hak cipta diatur melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan Hak Paten melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Baik hak cipta maupun hak paten juga diatur kemudian oleh ditetapkannya UU cipta kerja. 

Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan aturan baru dalam PP No. 24 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa saat ini Hak Kekayaan Intelektual yang di dalamnya juga termasuk Hak Cipta dan Hak Paten bisa digunakan sebagai jaminan di lembaga keuangan bank maupun non bank untuk mendapatkan pembiayaan. 

Perlindungan atas Hak Cipta

Membicarakan tentang hak cipta, maka erat kaitannya dengan para pelaku seni. Para pelaku seni tersebut bisa berasal dari beragam profesi seperti para pemusik, penulis, dan sinematografer. Beberapa hal yang dilindungi oleh hak cipta diantaranya adalah penciptaan atas sebuah Buku, Lagu, Drama, Karya Sinematografi, hingga Tarian. 
Hak Cipta sendiri memiliki 2 (dua) manfaat utama yang diantaranya yaitu : 
  1. Hak atas Moral yang dapat berlaku untuk selamanya. 
  2. Hak atas Ekonomi, khususnya hak atas penciptaan suatu buku dan lagu berlaku selama pencipta nya masih hidup sedangkan jika meninggal, maka hak ciptanya akan berlaku selama 70 tahun. 
HAKI
Hak Cipta
Sumber : Unsplash

Perlindungan atas Hak Paten

Jika hak cipta lebih erat berhubungan dengan para pelaku seni, lain halnya dengan hak paten. Sekilas hak cipta dan hak paten memang terlihat mirip. Namun hak paten lebih menitikberatkan pada inovasi terhadap hal baru khususnya inovasi di bidang sains dan teknologi. Sehingga, hak paten lebih erat hubungannya dengan para ahli di kedua bidang tersebut. Contoh yang sering kita jumpai sehari-hari adalah hak paten atas smartphones yang banyak beredar saat ini. 
Hak paten terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : 
  1. Hak paten berkategori penuh, yaitu hak paten yang diberikan untuk suatu penemuan atau inovasi yang benar-benar baru. Kepemilikan atas Hak Paten tersebut akan berlaku selama 20 tahun. 
  2. Hak paten berkategori sederhana, meskipun hak paten menghendaki asas kebaruan namun hak paten sederhana bisa juga didapatkan dengan melakukan pengembangan atas suatu paten yang sudah ada sebelumnya. Namun, kepemilikan atas jenis paten ini hanya berlaku selama 10 tahun. 
Hak Paten
Sumber : Pixabay
Baik hak cipta, hak paten, dan perlindungan merek merupakan beberapa bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual yang perlu Anda ketahui agar Anda tidak salah dalam menentukan bentuk perlindungan HAKI apa yang seharusnya Anda lakukan. Namun, jika Anda masih ragu dan bingung sebaiknya Anda menghubungi konsultan hukum berpengalaman untuk mengurus kebutuhan HAKI Anda agar tidak salah dalam melakukan pengurusannya di kemudian hari. 
Legaladvis merupakan jasa layanan hukum profesional yang dapat memberikan berbagai solusi tepat terkait proses pengurusan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Legaladvis telah dipercaya oleh banyak klien sebagai penyedia layanan hukum berbasis teknologi informasi dengan hasil yang sangat memuaskan, cepat dan terpercaya. Segera hubungi kami untuk menangani berbagai persoalan HAKI Anda. 
Hubungi Kami
]]>Sat, 01 Oct 2022 09:00:00 +0700<![CDATA[Ada Subsidi Bunga KUR, Sudah Punya Izin UMKM Belum?]]>https://www.legaladvis.com/blogs/post/Subsidi-Bunga-KURBerbagai insentif yang diberikan pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN tidak hanya terbatas pada insentif pajak saja. Pada awal ]]>

Berbagai insentif yang diberikan pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN tidak hanya terbatas pada insentif pajak saja. Pada awal tahun ini pemerintah juga menghadirkan program bantuan atau subsidi bunga KUR untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM. Bagaimana aturan pemberian subsidi bunga KUR tersebut? 

Sekilas Tentang KUR

Program KUR atau Kredit Usaha Rakyat merupakan program pemerintah untuk Memberikan kemudahan akses pembiayaan dari Lembaga keuangan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Program ini sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM yang berniat untuk memperluas ekspansi usahanya namun terbentur oleh pembiayaan. 

Namun, pandemi yang sudah melanda kurang lebih selama dua tahun ini membuat usaha para UMKM ini terdampak. Pemerintah pun akhirnya mengeluarkan kebijakan pemberian subsidi bunga KUR melalui Permenko Perekonomian No. 2 Tahun 2022. Sehingga, para pelaku UMKM hanya membayarkan bunga sebesar 3% dari sebelumnya 6%. 

Syarat Penerima Subsidi Bunga KUR

Subsidi bunga KUR yang diberikan oleh pemerintah tidak serta merta diberikan oleh semua pelaku UMKM. Anda juga perlu tahu kriteria UMKM seperti apa yang bisa mendapatkan subisidi bunga KUR ini. Mengutip dari aturan yang diterbitkan Permenko Perekonomian, maka UMKM yang bisa mendapatkan subsidi bunga KUR adalah sebagai berikut : 
  1. Pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan/omzet karena gangguan terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
  2. mengalami gangguan proses produksi karena dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Subsidi Bunga
UMKM
Sumber : Unsplash
Selain persyaratan tersebut, Plafon KUR pada tahun 2022 yang bisa diajukan untuk KUR mikro atau tanpa agunan tambahan juga bertambah dari sebelumnya di atas 10 juta – 50 juta, saat ini menjadi di atas 10 juta – 100 juta.

Tips Seputar Subsidi Bunga KUR

KUR sendiri dapat diajukan melalui berbagai lembaga keuangan atau perbankan. Banyaknya lembaga keuangan dan perbankan tersebut tentunya akan memiliki beberapa perbedaan terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan KUR. Namun, pada umumnya beberapa hal ini harus Anda perhatikan jika berniat ingin mengajukan KUR ke lembaga keuangan. 
Subsidi Bunga
Sumber Unsplash

Bisnis Sudah Berjalan Lebih dari Enam Bulan

Beberapa lembaga keuangan yang memiliki program KUR untuk para pelaku UMKM umumnya memiliki persyaratan berupa jangka waktu minimal suatu usaha harus sudah berjalan. Berapa lama waktu yang ditentukan tentu saja tergantung pada kebijakan tiap lembaga keuangan atau perbankan sehingga besar kemungkinan dapat berbeda satu sama lain. Namun, biasanya waktu yang ditetapkan adalah suatu UMKM harus sudah berjalan minimal enam bulan. 

Tidak Sedang Menerima Kredit dari Bank

Kredit merupakan suatu hal yang cukup lumrah dimiliki para pelaku usaha terlebih UMKM. Jika Anda sedang menerima kredit dari bank saat pengajuan KUR, besar kemungkinan pengajuan KUR yang Anda ajukan akan ditolak. Namun, apabila kredit yang Anda terima adalah Kredit konsumtif seperti KPR dan Kartu Kredit umumnya tidak terlalu berpengaruh terhadap pengajuan KUR. 

Kredit Usaha Rakyat
Sumber : Pixabay
UMKM
Sumber : Pixabay

Penuhi Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif tentu akan diminta oleh lembaga keuangan atau perbankan untuk bisa menerima pengajuan KUR Anda. Beberapa persyaratan standar seperti Identitas pelaku UMKM termasuk legalitas kepemilikan usaha yang mencakup izin usaha dan NPWP biasanya akan dibutuhkan dalam proses pengajuan KUR. 

Subsidi bunga KUR ini sangat bermanfaat apabila Anda termasuk pelaku UMKM yang sedang terdampak oleh pandemi. Namun, perlu Anda garisbawahi pula bahwa pengajuan KUR juga erat kaitannya dengan pemenuhan berbagai syarat administratif yang berkaitan dengan legalitas usaha sehingga membutuhkan peran konsultan hukum/legal profesional. 

Legaladvis merupakan jasa layanan hukum profesional yang dapat memberikan berbagai solusi tepat terkait legalitas perizinan usaha/bisnis Anda. Legaladvis telah dipercaya oleh banyak klien sebagai penyedia layanan hukum berbasis teknologi informasi dengan hasil yang sangat memuaskan, cepat dan terpercaya. Segera hubungi kami untuk menangani berbagai permasalahan legalitas usaha/bisnis Anda.
Hubungi Kami
]]>Tue, 03 May 2022 09:00:00 +0700<![CDATA[Ingin Mendirikan CV? Ketahui Dulu Prosedur dan Syarat Pendiriannya! ]]>https://www.legaladvis.com/blogs/post/prosedur-dan-syarat-pendirian-cvComanditaire Venootschap atau lebih banyak dikenal dengan CV atau Perseroan Komanditer adalah salah satu bentuk badan usaha yang lazim didirikan oleh ]]>
Comanditaire Venootschap atau lebih banyak dikenal dengan CV atau Perseroan Komanditer adalah salah satu bentuk badan usaha yang lazim didirikan oleh para pelaku usaha. Jika Perseroan Terbatas atau PT merupakan sebuah bentuk usaha berbadan hukum, maka sebaliknya dengan CV. CV adalah salah satu bentuk usaha yang tidak berbadan hukum. 

Hal lain yang dapat Anda temukan di dalam badan usaha berbentuk CV adalah tidak adanya batasan minimum modal untuk mendirikan CV. Sehingga tidak ada batasan mengenai berapa modal yang harus disetor baik dari sekutu aktif dan pasif. 

Sekutu aktif adalah sekutu/anggota suatu CV yang menjalankan operasional perusahaan secara keseluruhan termasuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga. 

Sedangkan sekutu pasif adalah sekutu/anggota suatu CV yang hanya menyetorkan modal saja tanpa ikut menjalankan operasional perusahaan. 

Hal lain yang patut diperhatikan perihal pendirian CV adalah bahwa sekutu aktif bertanggung jawab penuh apabila suatu CV mengalami kerugian. Tanggung jawab ini tidak hanya sebatas pada modal yang disetorkan tetapi juga mencakup hingga harta pribadinya.

Hal tersebut tidak berlaku pada sekutu pasif yang hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ia setorkan. Namun, apabila sekutu pasif terbukti ikut menjalankan operasional perusahaan, maka tanggung jawabnya akan disetarakan dengan sekutu aktif. 

Untuk mengetahui lebih jelas apa saja perbedaan PT dan CV serta apa yang menjadi dasar bagi para pelaku usaha untuk memilih badan usaha yang lebih cocok, Anda dapat membuka artikel “HAL-HAL YANG WAJIB DIKETAHUI BAGI PARA PELAKU USAHA SEBELUM MEMUTUSKAN MENDIRIKAN PT/CV” berikut ini. 

Setelah mengetahui beberapa hal tadi, Apakah Anda sudah mengetahui seberapa cocok usaha yang akan Anda jalankan jika memutuskan mendirikan CV? 

Berikut kami jabarkan secara garis besar bagaimana prosedur dan syarat pendirian CV.

Prosedur dan Syarat Pendirian CV

1. Melengkapi Data dan Persyaratan

Setelah Anda memutuskan akan mendirikan CV, Anda perlu menyiapkan beberapa persyaratan umum dan dokumen untuk  pendirian CV. Berikut adalah persyaratan umum dan dokumen yang perlu Anda lengkapi: 
  • Tentukan pendiri CV minimal dua orang atau lebih yang terdiri dari sekutu aktif dan pasif;
  • Persiapkan KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Kartu Keluarga (KK) dari setiap pendiri CV;
  • Tentukan nama CV yang akan Anda buat dengan kriteria:
    • Nama CV harus Terdiri dari 3 (tiga) kata, contoh : CV Maju Jaya Terampil;
    • Persiapkan 3 (tiga) alternatif nama CV lain untuk mengantisipasi adanya kesamaan nama CV Anda dengan nama CV lain yang telah terlebih dahulu terdaftar;
    • Kata yang digunakan dalam nama CV tersebut menggunakan Bahasa Indonesia.
Akad Pendirian CV
Sumber : Unsplash

2. Proses Akad / Penandatanganan Akta

Jika dokumen dan persyaratan lainnya telah dinyatakan lengkap dan sesuai, maka proses selanjutnya adalah proses penandatanganan akta notaris megnenai Pendirian CV anda. 


Pada proses ini, para pendiri akan membuat beberapa kesepakatan yang akan diselesaikan lewat penandatanganan akta. Setelah Pembuatan akta selesai, CV Anda akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. 

3. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan NPWP Badan

CV Anda dikatakan sudah berdiri apabila SKT sudah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Anda juga sudah boleh bertindak atas nama CV Anda seperti pembuatan rekening bank dengan mengatasnamakan CV Anda. 

Selanjutnya, Anda juga perlu mengurus penerbitan NPWP atas nama CV yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdasarkan Domisili usaha Anda. Dokumen ini cukup penting mengingat perlunya kepatuhan badan usaha Anda terhadap kepentingan perpajakan. 
Akad Pendirian CV
Sumber : Unsplash

4. Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha

CV Anda juga perlu mengurus NIB yang merupakan nomor identitas atau pengenal bagi para pelaku bisnis. 


NIB berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan juga pada bidang usaha tertentu akan berlaku sebagai izin usaha, dimana NIB ini akan terus berlaku selama bisnis Anda beroperasi. 

Pemenuhan aspek legalitas dalam pendirian CV seperti yang Anda ketahui di atas memerlukan peran notaris maupun konsultan hukum yang ahli di bidangnya. Selain prosedur dan syarat di atas, Anda juga perlu mengetahui beberapa hal lainnya terkait izin usaha suatu CV. 

Beberapa CV yang menjalankan usaha di bidang tertentu memiliki ketentuan besaran modal minimum yang harus dipenuhi. Selain itu, beberapa izin usaha CV pada bidang usaha tertentu juga perlu dibicarakan lebih lanjut dengan notaris atau konsultan hukum karena akan terdapat sedikit perbedaan dalam hal prosedur pengurusan legalitasnya. 

Jasa Pendirian CV

Legaladvis merupakan jasa layanan hukum profesional yang dapat memberikan berbagai solusi tepat terkait prinsip legalitas hukum untuk berbagai kegiatan usaha Anda. Legal Advis telah dipercaya oleh banyak klien sebagai penyedia layanan hukum berbasis teknologi informasi dengan hasil yang sangat memuaskan, cepat dan terpercaya. Segera dirikan CV Anda dengan menghubungi Legaladvis pada tombol Hubungi Kami di bawah ini.
Hubungi Kami
]]>Sat, 06 Nov 2021 09:00:00 +0700<![CDATA[Seberapa Pentingkah Merek Suatu Produk/Jasa Bagi Pelaku Usaha? Simak Beberapa Keuntungan dari Pendaftaran Merek Dagang]]>https://www.legaladvis.com/blogs/post/keunggulan-merek-bagi-pelaku-usahaMerek Dagang merupakan hal yang tak terpisahkan di dalam kegiatan bisnis. Banyak para pelaku usaha hanya fokus pada kegiatan jual beli produk dan laya ]]>

Merek Dagang merupakan hal yang tak terpisahkan di dalam kegiatan bisnis. Banyak para pelaku usaha hanya fokus pada kegiatan jual beli produk dan layanan yang mereka berikan tanpa menyadari pentingnya mendaftarkan merek dagang milik mereka ke Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI). Tak jarang beberapa kasus sengketa terkait merek dagang pun marak terjadi akibat dari ketidaktahuan para pelaku usaha terhadap hal tersebut. 


Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, secara garis besar merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka serta susunan warna yang memberikan identitas terhadap suatu barang/jasa yang diproduksi oleh perorangan ataupun badan hukum. 


Jika merek dagang diibaratkan sebuah identitas dari suatu produk atau layanan yang ditawarkan oleh para pelaku usaha, lantas apa yang akan didapatkan jika mendaftarkan merek dagang Anda ke DJKI? Simak beberapa keuntungan dari pendaftaran merek dagang berikut ini. 

Sumber : Unsplash

Mendapat Perlindungan Hukum 

Merek dagang akan segera mendapatkan jaminan perlindungan hukum setelah terdaftar di DJKI. Perlindungan hukum ini dapat mencegah pihak lain untuk menggunakan merek dagang yang sama lewat tindakan plagiarisme atau tindakan pelanggaran lainnya. Jika terjadi pelanggaran atas hukum tersebut, maka pelakunya bisa dituntut oleh Anda sebagai pemilik dari merek dagang tersebut. 

Memiliki Hak Pengajuan Pembatalan Merek

Selain mendapat perlindungan hukum ketika ada pihak yang melakukan plagiarisme, Anda juga memiliki hak untuk mengajukan pembatalan atas merek dagang lain yang didaftarkan. Pembatalan ini bisa diajukan ke pengadilan niaga apabila merasa terdapat kesamaan merek dagang milik Anda dengan merek dagang lain tersebut. 

Sumber : Pixabay
Sumber : Unsplash

Produk/Jasa Memiliki Identitas

Merek dapat disamakan dengan identitas. Suatu produk/jasa dengan merek dagang yang terdaftar di DJKI akan memberikan identitas tersendiri bagi suatu bisnis. Identitas tersebut juga akan memberikan keunikan atau ciri khas yang menjadi pembeda dengan produk/jasa lain ketika mulai beredar di pasaran. 

Membuka Peluang Bisnis Baru

Ketika Anda telah mendaftarkan merek dagang ke DJKI, maka pihak lain tidak boleh menggunakan merek dagang tersebut, tetapi pihak tersebut bisa melakukan kerja sama bisnis  dengan Anda sebagai pemilik merek dagang melalui skema franchise atau waralaba. Bermodalkan merek dagang, Anda dapat memperluas bisnis Anda sekaligus menambah sumber pendapatan dari usaha yang sedang dijalankan. 

Sumber : Unsplash
Sumber : Pixabay

Sarana Menambah Nilai Aset Perusahaan

Merek dagang yang sudah didaftarkan dan mendapatkan legalitas dari pemerintah dapat digunakan untuk membangun branding. Branding merupakan pencitraan positif yang sengaja dibentuk agar melekat di benak konsumen. Ketika branding dari merek Anda bagus di pasaran, maka branding tersebut dapat menjadi aset yang berharga untuk mendatangkan para investor agar mau menanamkan modalnya di usaha Anda. 

Mendaftarkan merek ke DJKI merupakan suatu tindakan penting yang perlu diperhatikan oleh setiap pelaku usaha untuk melindungi produk/jasanya. Bahkan tidak hanya melindungi, tapi juga dapat membuka peluang-peluang bisnis baru yang bisa dijalankan di kemudian hari. Selain itu, Tindakan ini perlu dilakukan sesegera mungkin agar tidak terjadi sengketa dengan kompetitor yang sudah lebih dulu mendaftar. Jika Anda masih bingung perihal langkah yang harus dilakukan ketika ingin mendaftarkan merek dagang, segera hubungi konsultan hukum dan legal kepercayaan Anda. 

Hubungi Kami
]]>Sat, 02 Oct 2021 09:00:00 +0700<![CDATA[Simak Beberapa Kelebihan Perseroan Terbatas (PT). Tepatkah Mendirikan PT Untuk Usaha Anda?]]>https://www.legaladvis.com/blogs/post/simak-beberapa-kelebihan-perseroan-terbatas-pt-tepatkah-mendirikan-pt-untuk-usaha-andaMemulai suatu bisnis tentu memerlukan perencanaan matang perihal bentuk badan usaha apa yang akan digunakan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena ]]>
Memulai suatu bisnis tentu memerlukan perencanaan matang perihal bentuk badan usaha apa yang akan digunakan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena legalitas dari suatu usaha harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa bentuk badan usaha yang ada di Indonesia seperti Perseroan Terbatas (PT), Firma, CV atau Persekutuan Komanditer, dan bentuk badan usaha lainnya. 

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa beberapa pelaku usaha masih bingung dalam menentukan bentuk badan usaha apa yang tepat sesuai dengan kegiatan bisnisnya. Di sisi lain, pendirian PT memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelaku usaha mengingat adanya beberapa kelebihan PT yang menguntungkan saat bisnis mulai berjalan. 

Pertanyaan muncul, apakah pendirian PT cocok dengan usaha yang akan dijalani? Berikut ini beberapa kelebihan PT  yang dapat menjadi pertimbangan. 
Badan Hukum
Sumber : Pixabay

Perusahaan yang Didirikan Berbadan Hukum

Pendirian PT sebagai badan usaha berbentuk hukum akan mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham lewat ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dengan kata lain, semua hal yang berhubungan dengan perusahaan tersebut akan diberikan kepastian hukum oleh negara. Apabila suatu hari terdapat sengketa, maka hal tersebut akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. 

Adanya Pemisahan Harta Pribadi dan Perusahaan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para pemegang saham yang merupakan pemilik dari PT hanya bertanggung jawab sesuai dengan sejumlah modal yang disetorkan. Sehingga, apabila suatu perusahaan mengalami kerugian, maka harta pribadinya tidak tersentuh tetapi hanya modal yang disetorkan ke perusahaan yang terpengaruh. 

Kelebihan PT
Sumber : Unsplash
Pendirian PT
Sumber : Unsplash

Kemudahan Memperoleh Pendanaan yang Besar

Kelebihan PT lainnya sebagai badan usaha berbentuk hukum adalah memberikan kepercayaan tersendiri kepada bank (kreditur) yang ingin memberikan pinjaman dana. Belum lagi, perusahaan juga bisa memperoleh pendanaan lain lewat penjualan lembar saham kepada para investor baik lokal maupun asing, serta melalui penjualan surat berharga lainnya seperti obligasi. 

Perusahaan Lebih Terlihat Profesional

Banyaknya para pelaku usaha yang memilih pendirian PT bukan tanpa alasan karena PT memiliki struktur organisasi yang tertata. Hal ini akan berdampak pada rincinya pembagian kewajiban masing-masing pihak dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Sehingga, PT dianggap merupakan bentuk badan usaha yang lebih profesional dari segi pertanggungjawabannya dibandingkan bentuk badan usaha lain. 

Kelebihan Perseroan Terbatas
Sumber : Pixabay
Tender PT
Sumber : Unsplash

Kesempatan Berbisnis yang Luas dan Beragam

Sebuah PT dapat menjalankan berbagai kegiatan bisnis yang beragam dengan wilayah operasi yang lebih luas secara bersamaan. Sehingga, kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dan pendapatan akan semakin besar. 


Selain itu, badan usaha berbentuk PT juga akan memudahkan suatu entitas bisnis untuk dapat mengikuti berbagai kegiatan tender yang diselenggarakan baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan besar, karena pada umumnya kegiatan tender mensyaratkan partisipan yang boleh mengikuti harus berbadan hukum. 

Ulasan singkat mengenai kelebihan PT di atas setidaknya dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana usaha Anda nantinya jika berbentuk PT. Disisi lain, PT sebagai badan usaha berbentuk hukum tentu sangat menjunjung tinggi aspek legalitas sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga sangat disarankan untuk menghubungi konsultan legal dan hukum terpercaya untuk memenuhi legalitas pendirian PT Anda. 

Hubungi Kami
]]>Thu, 16 Sep 2021 09:00:00 +0700<![CDATA[HAL-HAL YANG WAJIB DIKETAHUI PELAKU USAHA DALAM MELAKUKAN BISNIS RESTORAN DI INDONESIA]]>https://www.legaladvis.com/blogs/post/HAL-HAL-YANG-WAJIB-DIKETAHUI-PELAKU-USAHA-DALAM-MELAKUKAN-BISNIS-RESTORAN-DI-INDONESIABagi para calon pelaku usaha yang ingin melakukan bisnis restoran di Indonesia terdapat beberapa hal yang wajib kamu miliki nih, salah satunya adalah TDUP.]]>

TDUP bagi usaha restoran di Indonesia.

Kewajiban memiliki TDUP diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Namun kamu juga harus ingat sebelum mendaftar untuk mendapatkan TDUP, harus lah memiliki NIB. Kewajiban memiliki NIB merupakan hal yang absolut bagi para pelaku usaha perseorangan maupun non-perseorangan untuk menjalankan usahanya, kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

 

TDUP sendiri diterbitkan oleh atas nama1:


1. Menteri

Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Menteri dilakukan terhadap usaha yang memiliki modal asing, penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya lintas provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan2.


2. Gubernur

Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Gubernur dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi3.


3. Bupati/Walikota

Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Bupati/Wali Kota dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota4.

 

Dalam penerbitan dokumen TDUP pelaku usaha wajib untuk memenuhi komitmen diantaranya adalah5:

  1. Izin Lokasi;
  2. Izin Lingkungan;
  3. IMB; dan
  4. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.

 

Bagi Pelaku Usaha yang menggunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri, IMB dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa bangunan/kantor/ruangan. Saat pelaku usaha sudah memenuhi semua komitmen tersebut maka akan segera diterbitkan TDUP dalam bentuk dokumen elektronik sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan6.

 

Dokumen lainnya yang tidak kalah penting adalah Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata. Hal ini wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan TDUP. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata. Sertifikat Usaha Pariwisata ini juga merupakan kewajiban yang sama seperti TDUP dan diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

 

Untuk usaha restoran yang telah terdapat TDUP, Sertifikat Usaha Pariwisata wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

  1. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan.
  2. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan.
  3. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak TDUP diterbitkan.

 

Sertifikat Usaha Pariwisata diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Berikut hal hal yang wajib kamu ketahui tentang syarat mendirikan bisnis restoran di Indonesia baik secara perseorangan maupun non perseorangan. Tidak lupa juga bahwa semua ini adalah gratis, sehingga tidak akan dipungut biaya dalam proses pengurusan perizinan tersebut


  1. ​​​​Pasal 9 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.
  2. ​​​​​​Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.
  3. ​​​​Pasal 9 ayat (2)  Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.
  4. ​​​​​​Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.
  5. ​​​​​Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.
  6. ​​​​Pasal 14 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.
Layanan Kami
]]>Wed, 30 Dec 2020 13:34:49 +0700