Legaladvis - Artikel , PerpajakanLegaladvis - Artikel , Perpajakanhttps://www.legaladvis.com/blogs/perpajakanThu, 01 Jan 2026 00:36:13 -0800http://zoho.com/sites/<![CDATA[Punya Aset Kripto? Hitung Juga Pajaknya!]]>https://www.legaladvis.com/blogs/post/aset-kriptoSaham dan obligasi mungkin merupakan komoditas investasi yang cukup familiar. Namun, belakangan ini mata uang digital juga agaknya mulai banyak diliri ]]>

Saham dan obligasi mungkin merupakan komoditas investasi yang cukup familiar. Namun, belakangan ini mata uang digital juga agaknya mulai banyak dilirik khususnya oleh para generasi milenial dan Z untuk pilihan invetasi lainnya. Pemerintah pun tak ketinggalan dalam menyediakan berbagai kebutuhan untuk kelancaran proses transaski mata uang digital tersebut bahkan hingga mulai memberlakukan pengenaan pajak atas mata uang digital yang salah satunya dikenakan kepada aset kripto. Apa itu kripto dan berapa tarif pajak yang dikenakan atas aset ini? 

Sekilas tentang Aset Kripto

Aset Kripto merupakan mata uang digital yang saat ini banyak digunakan untuk bertransaksi secara virtual berbasis jaringan internet. Secara hukum, Pemerintah Indonesia tidak mengakui aset kripto sebagai mata uang yang sah. Tetapi diakui sebagai komoditas untuk aset berinvestasi melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Pemberlakuan peraturan HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan nyatanya tidak hanya mengatur beberapa pengenaan pajak yang sudah ada sebelumnya. Melalui Peraturan Pemerintah No. 68/PMK.03/2022 HPP juga berimbas pada Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penghasilan atau PPh terhadap aset kripto yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 2022.
aset kripto
crypto
Sumber: Pixabay

Tarif Pajak Aset Kripto

Aset Kripto sendiri mulai dikenakan lewat penentuan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Final. 

 Subjek PajakTarif PPNTarif PPh Pasal 22 Final
 Penjual Aset Terdaftar 0.11%0.1%
 Penjual Aset Tidak Terdaftar0.22% 0.2%
 Mining Aset 1.1% 0.1%
Adanya pengenaan pajak PPN dan PPh sekaligus menyebabkan perhitungan pengenaan pajaknya cukup berbeda dengan pajak yang kita kenal selama ini. Sebagai gambaran apabila Anda membeli aset kripto sebesar Rp 500.000.000 dari penjual kripto yang terdaftar, maka perhitungannya adalah sebagai berikut: 
cryptocurrency
Sumber : Pixabay
PPh = Rp 500.000.000*0,1% = Rp 500.000
PPn = Rp 500.000.000*0,11%= Rp 550.000            

Maka, pajak yang dicatatkan oleh pihak pembeli aset kripto adalah Rp 550.000, sedangkan pihak penjual adalah Rp. 500.000
Jika Anda merupakan seorang yang memiliki aset kripto, maka Anda wajib mengetahui hal ini agar tidak bingung dengan kewajiban pelaporan pajak Anda di masa yang akan datang. Untuk itu, sebagai komoditas yang cukup baru di era saat ini sebaiknya Anda juga meminta bantuan ahli hukum yang mengerti apa saja kewajiban yang harus dilaksanakan para pemilik aset kripto agar Anda tidak salah dalam melaporkan dan membayarkan kewajiban pajak nantinya.

Legaladvis merupakan jasa layanan hukum profesional yang dapat memberikan berbagai solusi tepat terkait kewajiban perpajakan Anda. Legaladvis telah dipercaya oleh banyak klien sebagai penyedia layanan hukum berbasis teknologi informasi dengan hasil yang sangat memuaskan, cepat dan terpercaya. Segera hubungi kami untuk menangani berbagai persoalan kewajiban perpajakan Anda. 
Hubungi Kami
]]>Tue, 20 Dec 2022 09:30:32 +0700<![CDATA[Dapat Warisan Tanah, Sudah Hitung BPHTB-nya Belum?]]>https://www.legaladvis.com/blogs/post/BPHTB-warisan-tanahTanah sebagai aset yang sangat bernilai tentu sering kali dibicarakan apabila terjadi proses pewarisan. Anda mungkin familiar ketika mendengar PBB ata ]]>

Tanah sebagai aset yang sangat bernilai tentu sering kali dibicarakan apabila terjadi proses pewarisan. Anda mungkin familiar ketika mendengar PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas seseorang yang memiliki tanah dan bangunan namun akan asing ketika mendengar BPHTB. Apa itu BPHTB dan apa bedanya dengan PBB? 

Apa itu BPHTB?

BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pungutan yang dikenakan Ketika terjadi perolehan hak atas tanah maupun bangunan. Hakikatnya terjadi mispersepsi di masyarakat bahwa BPHTB merupakan pajak sebagaimana PPN atas pembelian properti maupun PBB.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB bukan termasuk pajak dan masuk ke dalam kategori Bea. Sehingga, BPHTB dikenakan tidak hanya disebabkan peralihan suatu tanah atau bangunan dengan cara jual beli. Tetapi juga termasuk peralihan yang diakibatkan oleh warisan, pertukaran, hadiah, hibah, dll.

Berapa Tarif BPHTB?

Tarif BPHTB akan dikenakan sebesar 5% dari harga tanah dan bangunan. Satu hal yang membedakan tarif BPHTB atas waris dibandingkan dengan peralihan lainnya adalah terdapat pengurangan yang berlaku atas jumlah BPHTB yang harus dibayarkan yang diatur lebih lanjut oleh peraturan daerah setempat di mana objek tanah tersebut berada. 
warisan tanah
bphtb
Sumber: Unsplash
Lalu dari mana acuan harga tersebut? Hampir mirip seperti PBB, acuan yang digunakan untuk pengenaan BPHTB waris adalah berdasarkan nilai pasar yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Bagaimana Cara Mengurus BPHTB Waris?

1. Buat Surat Keterangan Waris

Jika tanah yang diperoleh berasal dari proses pewarisan maka Anda perlu melakukan pengurusan Surat Keterangan Waris terlebih dahulu. Untuk itu Anda sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan notaris atau konsultan hukum yang Anda percayai untuk bisa melakukan penerbitan Surat Keterangan Waris. 

2. Pertimbangkan Efisiensi

BPHTB yang pada aturannya mengikuti peraturan daerah tentu akan membuat kebijakan antar kota/kabupaten di Indonesia berbeda satu sama lainnya. Tak mengherankan jika kebijakan tersebut bisa memberikan dampak positif seperti efisiensi terhadap biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar BPHTB tersebut seperti diskon atau pengurangan, hingga pembebasan. Maka itu, jangan ragu untuk segera menghubungi konsultan hukum yang tepat agar Anda dapat mengefisiensikan besaran BPHTB yang dibayarkan. 
Legaladvis merupakan jasa layanan hukum profesional yang dapat memberikan berbagai solusi tepat terkait proses legalitas pertanahan Anda. Legaladvis telah dipercaya oleh banyak klien sebagai penyedia layanan hukum berbasis teknologi informasi dengan hasil yang sangat memuaskan, cepat dan terpercaya. Segera hubungi kami untuk menangani berbagai persoalan legalitas pertanahan Anda. 
Hubungi Kami
]]>Tue, 15 Nov 2022 13:00:00 +0700<![CDATA[Nunggak Pajak Bumi Bangunan, Berapa ya Denda yang dikenakan?]]>https://www.legaladvis.com/blogs/post/Denda-Pajak-Bumi-BangunanMendekati pertengahan tahun 2022, masyarakat yang memiliki properti seperti tanah dan rumah akan kembali dihadapkan oleh pembayaran pajak bumi dan ban ]]>

Mendekati pertengahan tahun 2022, masyarakat yang memiliki properti seperti tanah dan rumah akan kembali dihadapkan oleh pembayaran pajak bumi dan bangunan atau biasa dikenal sebagai PBB. Namun, adanya anggapan masyarakat untuk menunda bahkan hingga akhirnya menunggak pembayaran PBB membuat pemerintah menerbitkan aturan berkaitan dengan sanksi yang akan diterima oleh para wajib pajak penunggak PBB tersebut. Jika Anda merupakan salah satu wajib pajak PBB yang menunggak pembayaran, Anda harus tahu sanksi denda yang akan Anda diterima.

Sekilas Tentang PBB

Pajak Bumi dan Bangunan atau biasa dikenal di masyarakat sebagai PBB adalah pajak yang dikenakan pada seseorang atau badan yang memiliki properti seperti rumah dan tanah. Pajak tersebut dikenakan setiap setahun sekali. 

PBB sendiri cukup berkaitan erat dengan kebijakan dan peraturan daerah setempat, sehingga penentuan nominal yang dikenakan serta jatuh temponya pun bisa berbeda-beda untuk tiap daerahnya. Namun, umumnya jatuh tempo pembayaran PBB jatuh pada tanggal 31 Agustus tahun berjalan. 

Tarif PBB

Berbicara tentang pajak tentu tak lepas dari tarif pajak yang akan dikenakan. Untuk PBB sendiri pada awalnya didasari oleh  terbitnya UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994. 

Seiring berjalannya waktu hingga saat ini, pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat kembali menerapkan kebijakan baru melalui UU No. 1 Tahun 2022 terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang didalamnya juga mengatur pengenaan tarif PBB dengan ketentuan sebagai berikut : 
  1. Tarif PBB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5%. 
  2. Tarif PBB akan dikenakan lebih rendah untuk lahan produksi pangan dan ternak. 
  3. Tarif tersebut akan diatur melalui Perda atau Peraturan daerah masing-masing. 

Denda PBB

Jika dilihat dari tarif yang dikenakan, mungkin Anda akan berpikir bahwa tarif yang dikenakan sangat kecil jika dibandingkan dengan PPN terbaru yang mengenakan tarif sebesar 11%. Meski begitu, untuk memberikan efek jera bagi para penunggak PBB tersebut, pemerintah pun mengenakan denda bagi mereka para penunggak PBB. 

Mengutip Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.03/2016, Denda yang akan dikenakan adalah sebagai berikut :

  1. Besaran denda yang dikenakan sebesar 2% dan dihitung per bulan setelah jatuh tempo pembayaran pajaknya. 
  2. Maksimal pengenaan denda adalah 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun. Maka, bisa diproyeksikan denda maksimal yang dikenakan sebesar 48% dari PBB terutang. 
Sumber : Pixabay
Sesuai dengan penjelasan di atas, PBB disetorkan ke pemerintah daerahnya masing-masing. Anda mungkin akan menemukan beberapa kebijakan yang menyatakan pemotongan atau diskon atas denda suatu PBB bahkan hingga penghapusan dendanya. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengefisiensikan PBB terutang atas properti yang Anda miliki. Anda bisa mengetahui informasi terkait hal tersebut dengan meminta bantuan ahli hukum setempat yang kompeten dalam memahami kabar tentang aturan perpajakan dan pertanahan. 

Legaladvis merupakan jasa layanan hukum profesional yang dapat memberikan berbagai solusi tepat terkait masalah perpajakan Anda. Legaladvis telah dipercaya oleh banyak klien sebagai penyedia layanan hukum berbasis teknologi informasi dengan hasil yang sangat memuaskan, cepat dan terpercaya. Segera hubungi kami untuk menangani berbagai persoalan perpajakan Anda.
Hubungi Kami
]]>Sat, 18 Jun 2022 09:00:00 +0700<![CDATA[Insentif PPN Properti Hadir Lagi, Ketahui Beda Aturan Mainnya!]]>https://www.legaladvis.com/blogs/post/Insentif-PPN-Properti-2022Dalam rangka menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah pun turut memberikan andil dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan ]]>

Dalam rangka menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah pun turut memberikan andil dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan penjualan properti. Pada tahun lalu, pemerintah bahkan memberikan PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) hingga 100% untuk penjualan properti baru. Kabar baiknya, kebijakan ini kembali hadir di tahun ini. Namun apa saja yang perlu Anda ketahui terkait Insentif PPN DTP untuk properti tersebut? 

Sekilas Tentang PPN Properti

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak. Properti adalah salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai yang dibebankan kepada pihak pembeli. 

Seiring dengan terbitnya peraturan menteri keuangan yaitu PMK Nomor 6/PMK.010/2022, Maka PPN Properti tersebut tidak dibayarkan secara penuh oleh pembeli. PPN DTP atas properti ini juga pernah berlaku pada tahun lalu namun dengan aturan main yang berbeda jika dibandingkan dengan PPN DTP atas properti pada tahun 2022 ini. 

Tarif Diskon PPN Properti

Terdapat beberapa penyesuaian tarif diskon PPN yang diberikan pemerintah berkaitan dengan Program PPN DTP atas properti pada tahun ini, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka diskon yang diberikan dipangkas setengahnya dan berlaku hingga bulan September 2022 dengan rincian sebagai berikut : 
  1. Pembelian rumah tapak atau rumah susun dengan nilai jual hingga Rp. 2 miliar akan mendapatkan insentif atau diskon PPN DTP sebesar 50%. 
  2. Pembelian rumah tapak atau rumah susun dengan nilai jual dari Rp. 2 miliar hingga Rp. 5 miliar akan Mendapatkan insentif atau diskon PPN DTP sebesar 25%. 
Sumber : Pixabay

Kriteria Rumah Dengan Diskon PPN

Anda sebagai calon pembeli properti perlu mengetahui hal ini terlebih dahulu agar bisa menikmati Diskon PPN Properti tersebut, diantaranya yaitu : 
  1. Rumah tapak atau susun yang diserahkan harus sudah dalam keadaan siap huni. 
  2. Kepemilikan hak atas rumah tapak atau susun tersebut belum pernah dipindahtangankan sehingga harus sepenuhnya merupakan rumah baru dari penjual yang menyelenggarakan pembangunan rumah tersebut (developer). 
Jika Anda sebelumnya sudah pernah menikmati program PPN DTP atas properti pada tahun lalu, Anda tidak perlu khawatir karena program ini bisa dimanfaatkan lebih dari satu kali. Artinya Anda bisa mendapatkan PPN DTP kembali di tahun ini. 
Meskipun pemberian PPN DTP atas properti pada tahun ini lebih kecil dari tahun lalu, kesempatan ini hendaknya jangan Anda sia-siakan. Jika Anda masih belum tahu secara pasti bagaimana cara untuk memperoleh PPN DTP atas properti tersebut, Anda dapat menghubungi konsultan pajak/legal yang terpercaya dalam mengurus berbagai legalitas properti. 

Legaladvis merupakan jasa layanan hukum profesional yang dapat memberikan berbagai solusi tepat terkait pertanahan dan perpajakan properti Anda. Legaladvis telah dipercaya oleh banyak klien sebagai penyedia layanan hukum berbasis teknologi informasi dengan hasil yang sangat memuaskan, cepat dan terpercaya. Segera hubungi kami untuk menangani berbagai persoalan pertanahan dan perpajakan properti Anda. 
Hubungi Kami
]]>Tue, 19 Apr 2022 09:00:00 +0700<![CDATA[Tax Amnesty Jilid II 2022, Dapat Insentif Pajak Apa Saja?]]>https://www.legaladvis.com/blogs/post/Tax-Amnesty-Jilid-IISudah tahu Tax Amnesty? Tax Amnesty atau Program Pengampunan Pajak ramai diperbincangkan beberapa tahun lalu atau tepatnya pada tahun 2015. Di awal ta ]]>

Sudah tahu Tax Amnesty? Tax Amnesty atau Program Pengampunan Pajak ramai diperbincangkan beberapa tahun lalu atau tepatnya pada tahun 2015. Di awal tahun 2022 ini, pemerintah kembali menyelenggarakan program Tax Amnesty jilid II yang dipopulerkan dengan nama PPSWP atau Program Pengungkapan Sukarela. Berapa sajakah tarif yang diberlakukan selama program ini berlangsung? 

Sekilas Tentang Tax Amnesty Jilid 2

Tax Amnesty adalah program pengampunan pajak dari pemerintah untuk para wajib pajak yang meliputi berbagai penghapusan pajak terutang bahkan hingga berbagai sanksi dan denda. 

Khusus pada Tax Amnesty jilid II, pemerintah menggunakan istilah Program Pengungkapan Sukarela sebagai tindak lanjut dari disahkannya UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dan PMK No. 196/PMK.03/2021. Berlakunya aturan tersebut juga menegaskan bahwa Program Tax Amnesty jilid II ini akan dilaksanakan pada Bulan Januari hingga Juni 2022. 

Siapa Saja Yang Boleh Ikut Tax Amnesty Jilid II?

Pada program Tax Amnesty kali ini, pemerintah menentukan 2 (dua) kebijakan berbeda untuk menetapkan tarifnya sesuai dengan status dari wajib pajak tersebut, yaitu : 
  1. Wajib pajak Orang Pribadi dan Badan yang pernah ikut program Tax Amnesty Jilid I; maka harta yang dilaporkan merupakan harta yang dimiliki wajib pajak tersebut hingga tahun 2020. Hal ini berlaku apabila nominal yang pernah dilaporkan kurang. 
  2. Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya; maka harta yang dilaporkan adalah harta yang dimiliki pada jangka waktu tahun 2016 – 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. 
Sumber : Unsplash

Berapa Tarif Yang Dikenakan?

Seperti yang telah Anda ketahui di atas, maka terdapat 2 (dua) kebijakan berbeda sesuai dengan status wajib pajak tersebut sesuai partisipasinya terhadap Program Tax Amnesty. Lalu apa perbedaan tarif yang dikenakan terhadap 2 (dua) wajib pajak tersebut?
Kondisi Tarif Orang Pribadi & Badan eks-Peserta Tax Amnesty
 Tarif Orang Pribadi Lainnya
 Harta dalam negeri diinvestasi ke SDA1, EBT2, dan SBN3. 6% 12%
 Harta dalam negeri non-investasi ke SDA, EBT, dan SBN.  8% 14%
 Harta luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasi ke SDA, EBT, dan SBN. 6% 12%
 Harta luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri tetapi non-investasi ke SDA, EBT, dan SBN.  8% 14%
 Harta luar negeri yang tak dialihkan ke dalam negeri.  11% 18%

1 SDA : Sumber Daya Manusia

2 EBT : Energi Baru Terbarukan

3 SBN : Surat Berharga Negara

Program Tax Amnesty Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela ini tentu menjadi angin segar untuk para Wajib Pajak sehingga Anda sebagai salah satu pelaku Wajib Pajak tentu jangan sampai menyiakan kesempatan ini. Jika Anda masih bingung terkait tarif dan aturan lain berkaitan dengan Program ini, Anda dapat langsung mengkonsultasikan hal tersebut kepada ahli hukum dan perpajakan profesional yang Anda percaya. 

Legaladvis merupakan jasa layanan hukum profesional yang dapat memberikan berbagai solusi tepat terkait perpajakan usaha/bisnis Anda. Legaladvis telah dipercaya oleh banyak klien sebagai penyedia layanan hukum berbasis teknologi informasi dengan hasil yang sangat memuaskan, cepat dan terpercaya. Segera hubungi kami untuk menangani berbagai persoalan perpajakan usaha/bisnis Anda.
Hubungi Kami
]]>Sat, 09 Apr 2022 09:00:00 +0700<![CDATA[Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Makin Dekat, Hati-Hati Kena Sanksi Ini!]]>https://www.legaladvis.com/blogs/post/sanksi-dan-denda-pajak Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai waj ]]>
Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak. Wajib pajak di Indonesia terdiri dari wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Namun, sebagian para wajib pajak ada yang masih minim pengetahuannya tentang perpajakan dan ada juga yang memiliki anggapan bahwa pajak hanya membebankan bisnis sebuah perusahaan. Hal ini mengakibatkan banyak para wajib pajak yang tidak taat dengan aturan perpajakan. 

Apa yang terjadi jika bisnis Anda tidak taat pajak? Untuk menjawab pertanyaan ini maka pemerintah menetapkan sanksi dengan harapan akan memberikan efek jera bagi para wajib pajak yang enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebelum membahas lebih jauh apa saja kerugian yang akan Anda terima bila tidak taat pajak, Anda harus terlebih dahulu mengetahui kewajiban perpajakan apa saja yang harus dipenuhi oleh bisnis Anda. 

Apa Saja Kewajiban Perpajakan Perusahaan?

Kewajiban pajak yang harus dilaporkan oleh perusahaan pada umumnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang terdiri atas PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 serta bagi perusahaan PKP (Pengusaha Kena Pajak) juga memiliki kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Sebagai wajib pajak, Anda diharuskan untuk melakukan Pelaporan SPT. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan laporan pajak yang harus disampaikan para wajib pajak baik orang pribadi maupun badan Kepada Dirjen Pajak selaku Lembaga yang berwenang terhadap pengelolaan pajak di Indonesia. 

SPT pajak juga memiliki jatuh tempo yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pajak yang dibayarkan. Secara garis besar terdapat dua jenis yaitu SPT Masa yang dilaporkan pada kurun waktu tertentu (bulanan) dan SPT Tahunan yang dilaporkan pada periode Tahunan. 

Anda juga akan menemukan dua jenis SPT Tahunan yaitu SPT Tahunan Pribadi dan SPT Tahunan Badan. Satu hal yang membedakan kedua jenis SPT Tahunan tersebut adalah tanggal pelaporannya. SPT Tahunan Pribadi dilaporkan 3 bulan setelah masa pajak atau tanggal 31 Maret sedangkan untuk SPT Tahunan Badan dilaporkan 4 bulan setelah masa pajak atau tanggal 30 april. 

Apa Dampaknya Jika Perusahaan Tidak Taat Pajak?

1. Sanksi Bunga dan Denda

Sanksi denda dan bunga merupakan salah satu sanksi yang diberlakukan kepada wajib pajak yang tidak taat terhadap aturan perpajakan. Denda dan Bunga yang diberlakukan pun berbeda-beda sesuai dengan jenis SPT pajak dan pelanggaran yang dilakukan.

Sumber: Unsplash

a. SPT Masa

  • Keterlambatan bayar/setor pajak masa akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan. (UU KUP 2007 Pasal 9 (2a))
  • SPT Masa tidak disampaikan maka akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp500.000,- untuk SPT Masa PPN sedangkan untuk SPT Masa lainnya sebesar Rp100.000,- (UU KUP 2007 Pasal 7 (1))
  • SPT Masa kurang bayar akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar maksimal 24 bulan. (UU KUP 2007 Pasal 14 (3))

    b. SPT Tahunan

    • Keterlambatan bayar/setor pajak Tahunan akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan. (UU KUP 2007 Pasal 9 (2a))
    • SPT Tahunan tidak disampaikan akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000,- untuk WP Badan,sedangkan WP Pribadi dikenakan Rp100.000,- (UU KUP 2007 Pasal 7 (1)) 
    • SPT kurang bayar dan PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar maksimal 24 bulan. (UU KUP 2007 Pasal 14 (3))
    Sumber: Unsplash

    2. Sulit Mendapatkan Akses Permodalan

    Pajak
    Sumber: Unsplash

    Hal lain yang sangat berdampak tidak baik bagi perusahaan yang tidak taat pajak adalah kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan melalui bank. Bank yang mensyaratkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada debitur untuk mendapatkan pinjaman modal tentunya bukan tanpa alasan. Karena pada dasarnya, Pemeriksaan NPWP sangat erat kaitannya dengan track record kepatuhan perusahaan Anda terhadap kewajiban pajak. 

    Jika Anda tidak taat pada aturan perpajakan, maka besar kemungkinannya pinjaman modal yang akan Anda ajukan tidak akan dipenuhi oleh Bank tersebut. 

    Apa Dampak UU HPP Bagi Kewajiban Pajak Suatu Perusahaan?

    Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP yang baru saja berlaku pada tahun ini mengatur beberapa penyesuaian tentang aturan pajak di Indonesia tak terkecuali juga untuk para Wajib Pajak Badan. Beberapa hal tentang UU HPP yang perlu Anda perhatikan sebagai pelaku usaha diantaranya. 

    • Tarif PPN akan dikenakan sebesar 11% dan berlaku mulai 1 April 2022. 
    • Tarif PPh Badan terbaru adalah sebesar 22% dan mulai berlaku untuk tahun pajak 2022. 
    • Bagi Anda para pengusaha UMKM perorangan dengan omzet di bawah 500 juta/tahun akan dibebaskan dari kewajiban pajak. 
    PPN
    PPh Badan
    Sumber: Pixabay
    Sanksi yang diterapkan pemerintah untuk para wajib pajak baik pribadi maupun badan yang masih enggan untuk membayar pajak wajar dilakukan agar setiap warga negara patuh dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Terlebih bagi para pelaku usaha karena akan lebih baik jika patuh terhadap aturan perpajakan daripada harus menderita kerugian-kerugian yang telah disebutkan di atas. 

    Legaladvis merupakan jasa layanan hukum profesional yang dapat memberikan berbagai solusi tepat terkait perpajakan usaha/bisnis Anda. Legaladvis telah dipercaya oleh banyak klien sebagai penyedia layanan hukum berbasis teknologi informasi dengan hasil yang sangat memuaskan, cepat dan terpercaya. Segera hubungi kami untuk menangani berbagai persoalan perpajakan usaha/bisnis Anda. 
    Hubungi Kami
    ]]>    Tue, 01 Feb 2022 09:00:00 +0700    <![CDATA[Ada Insentif Rumah Bebas PPN Hingga Akhir Tahun, Ketahui Dulu Syarat dan Ketentuannya!]]>https://www.legaladvis.com/blogs/post/ada-insentif-rumah-bebas-ppn-hingga-akhir-tahun-ketahui-dulu-syarat-dan-ketentuannya Pandemi COVID-19 yang cukup memukul perekonomian Indonesia membuat Pemerintah mencari berbagai solusi dalam Program Pemulih ]]>
    insentif pajak
    Sumber : Pixabay

    Pandemi COVID-19 yang cukup memukul perekonomian Indonesia membuat Pemerintah mencari berbagai solusi dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 yang salah satunya adalah pemberian insentif rumah bebas PPN. 


    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam hal pembelian rumah, maka wajib pajak yang menanggung adalah pembeli. 


    Pada umumnya, seorang pembeli rumah akan dibebankan PPN hingga mencapai 10% yang dipungut penjual dan kemudian disetorkan ke negara. 

    Namun, berkat adanya kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai melalui PMK Nomor 103/PMK.010/2021, maka pembeli tidak perlu membayar PPN untuk rumah tapak maupun apartemen. Pemerintah juga berharap insentif pajak tersebut dapat mempertahankan daya beli masyarakat di sektor properti karena dinilai memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

    rumah bebas PPN
    Sumber : Pixabay

    Adapun beberapa syarat dan ketentuan yang perlu diketahui untuk mendapatkan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) tersebut, diantaranya yaitu :

    1. Rumah yang mendapat insentif pajak tersebut memiliki harga jual maksimal Rp. 5 miliar dengan rincian sebagai berikut:
      • Bebas PPN 100% untuk rumah tapak atau rumah susun (apartemen) dengan harga hingga Rp. 2 miliar.
      • Bebas PPN 50% untuk rumah tapak atau rumah susun (apartemen) dengan harga di atas Rp. 2 miliar hingga Rp. 5 miliar.
    2. Pembeli harus menerima rumah yang dijual tersebut secara fisik pada periode pemberian insentif pajak yang berlaku hingga akhir tahun 2021. Insentif pajak tidak akan berlaku di luar jangka waktu tersebut.
    3. Rumah baru yang diterima oleh pembeli dalam kondisi selesai dibangun dan siap dihuni pada tahun 2021. Kebijakan ini tidak berlaku bagi proyek rumah yang masih dibangun. 
    4. Maksimal diberikan kepada satu unit rumah tapak atau rumah susun (apartemen) untuk satu orang saja. Lebih dari itu tidak akan berlaku.
    5. Rumah bebas PPN tersebut tidak boleh dijual kembali dalam kurun waktu 1 tahun. 

    Adanya pembebasan pajak pertambahan nilai tentu membuat harga beli rumah menjadi lebih murah. Namun, calon pembeli dirasa perlu untuk memahami lebih jauh lagi tentang mekanisme lengkap pemberian insentif rumah bebas PPN bersyarat tersebut melalui konsultan legal/pajak terpercaya. 

    Hubungi Kami
    ]]>    Thu, 02 Sep 2021 09:00:01 +0700