Legaladvis - Artikel #badan hukum

Ingin Bangun Bisnis Dengan Virtual Office, Sudah Tahu Batasannya?

Sat, 03 Dec 2022 09:00:00 +0700

Virtual Office atau Kantor Virtual semakin banyak digunakan oleh para pelaku usaha UMKM maupun start-up yang baru saja merintis usaha. Meskipun virtual office memiliki berbagai keuntungan yang sangat terasa, terdapat pula beberapa batasan yang menyebabkan Anda mungkin saja tidak bisa menggunakan virtual office. Apa saja yang membuat suatu usaha tidak bisa menggunakan virtual office?

Sekilas tentang Virtual Office

Virtual Office merupakan kantor virtual yang bisa digunakan untuk melakukan bisnis atau usaha tanpa harus memiliki kantor fisik. Namun, alamat dari kantor tersebut bisa digunakan untuk kepentingan fasilitas-fasilitas kantor pada umumnya seperti telepon, surat-menyurat, dll.

Salah satu hal yang menyebabkan virtual office banyak digunakan oleh para pelaku UMKM dan perusahaan start-up dikarenakan virtual office menawarkan berbagai keuntungan lain yang berhubungan dengan penghematan biaya operasional dan pemeliharaan gedung hingga mendapatkan alamat kantor di area bergengsi.

Batasan Virtual Office

Meskipun virtual office memiliki berbagai manfaat yang cukup banyak, namun sayangnya tidak semua pelaku usaha bisa menggunakan virtual office sebagai pilihan dalam menjalankan bisnisnya. Batasan yang berlaku diantaranya :

Zonasi Usaha

Tak sedikit pula orang yang ingin menggunakan virtual office terbentur oleh aturan zonasi usaha. Untuk itu para pelaku usaha harus survei atau tahu terlebih dahulu area-area zonasi letak virtual office itu berdiri agar tidak merugikan nantinya. Penggunaan virtual office yang tidak pada zonasi nya akan menyebabkan izin usaha Anda tidak akan diterbitkan oleh otoritas setempat.

Bidang Usaha

Jika Anda sudah menemukan zonasi usaha yang tepat, Cek kembali apa bidang usaha yang ingin Anda dirikan. Anda juga perlu tahu bahwa tidak semua bidang usaha diperbolehkan untuk menggunakan virtual office. Bahkan, Pemerintah memberitahukan bahwa beberapa bidang usaha berikut harus memiliki kantor fisik yang menandakan tidak diizinkannya bidang usaha berikut menggunakan virtual office.

Bidang usaha tersebut diantaranya adalah Usaha Properti, Jasa Konstruksi, Jasa Transportasi, Pariwisata, hingga pendirian Perusahaan dengan Penanaman Modal Asing (PMA).

Tips menggunakan Virtual Office

1. Periksa Legalitas Penyedia

Pada umumnya penyedia layanan virtual office merupakan entitas bisnis yang berbentuk PT. untuk itu, Anda perlu memastikan dan memeriksa legalitas penyedia layanan virtual Office seperti NIB atau Nomor Induk Berusaha serta bukti Surat Kepemilikan Tanah.

2. Buat Perjanjian Sewa-Menyewa

Setujui pembuatan perjanjian sewa-menyewa antara pelaku usaha dengan penyedia virtual office agar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, usaha yang didirikan masih bisa terlindungi di mata hukum. Selain itu, perjanjian ini juga bisa memperlihatkan hak dan kewajiban antara penyewa dan penyedia virtual office.

Legaladvis merupakan jasa layanan hukum profesional yang dapat memberikan berbagai solusi tepat terkait proses legalitas usaha Anda. Legaladvis telah dipercaya oleh banyak klien sebagai penyedia layanan hukum berbasis teknologi informasi dengan hasil yang sangat memuaskan, cepat dan terpercaya. Segera hubungi kami untuk menangani berbagai persoalan legalitas usaha Anda.

Hubungi Kami

Simak Beberapa Kelebihan Perseroan Terbatas (PT). Tepatkah Mendirikan PT Untuk Usaha Anda?

Thu, 16 Sep 2021 09:00:00 +0700

Memulai suatu bisnis tentu memerlukan perencanaan matang perihal bentuk badan usaha apa yang akan digunakan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena legalitas dari suatu usaha harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa bentuk badan usaha yang ada di Indonesia seperti Perseroan Terbatas (PT), Firma, CV atau Persekutuan Komanditer, dan bentuk badan usaha lainnya.

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa beberapa pelaku usaha masih bingung dalam menentukan bentuk badan usaha apa yang tepat sesuai dengan kegiatan bisnisnya. Di sisi lain, pendirian PT memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelaku usaha mengingat adanya beberapa kelebihan PT yang menguntungkan saat bisnis mulai berjalan.

Pertanyaan muncul, apakah pendirian PT cocok dengan usaha yang akan dijalani? Berikut ini beberapa kelebihan PT yang dapat menjadi pertimbangan.

Perusahaan yang Didirikan Berbadan Hukum

Pendirian PT sebagai badan usaha berbentuk hukum akan mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham lewat ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dengan kata lain, semua hal yang berhubungan dengan perusahaan tersebut akan diberikan kepastian hukum oleh negara. Apabila suatu hari terdapat sengketa, maka hal tersebut akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku.

Adanya Pemisahan Harta Pribadi dan Perusahaan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para pemegang saham yang merupakan pemilik dari PT hanya bertanggung jawab sesuai dengan sejumlah modal yang disetorkan. Sehingga, apabila suatu perusahaan mengalami kerugian, maka harta pribadinya tidak tersentuh tetapi hanya modal yang disetorkan ke perusahaan yang terpengaruh.

Kemudahan Memperoleh Pendanaan yang Besar

Kelebihan PT lainnya sebagai badan usaha berbentuk hukum adalah memberikan kepercayaan tersendiri kepada bank (kreditur) yang ingin memberikan pinjaman dana. Belum lagi, perusahaan juga bisa memperoleh pendanaan lain lewat penjualan lembar saham kepada para investor baik lokal maupun asing, serta melalui penjualan surat berharga lainnya seperti obligasi.

Perusahaan Lebih Terlihat Profesional

Banyaknya para pelaku usaha yang memilih pendirian PT bukan tanpa alasan karena PT memiliki struktur organisasi yang tertata. Hal ini akan berdampak pada rincinya pembagian kewajiban masing-masing pihak dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Sehingga, PT dianggap merupakan bentuk badan usaha yang lebih profesional dari segi pertanggungjawabannya dibandingkan bentuk badan usaha lain.

Kesempatan Berbisnis yang Luas dan Beragam

Sebuah PT dapat menjalankan berbagai kegiatan bisnis yang beragam dengan wilayah operasi yang lebih luas secara bersamaan. Sehingga, kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dan pendapatan akan semakin besar.

Selain itu, badan usaha berbentuk PT juga akan memudahkan suatu entitas bisnis untuk dapat mengikuti berbagai kegiatan tender yang diselenggarakan baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan besar, karena pada umumnya kegiatan tender mensyaratkan partisipan yang boleh mengikuti harus berbadan hukum.

Ulasan singkat mengenai kelebihan PT di atas setidaknya dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana usaha Anda nantinya jika berbentuk PT. Disisi lain, PT sebagai badan usaha berbentuk hukum tentu sangat menjunjung tinggi aspek legalitas sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga sangat disarankan untuk menghubungi konsultan legal dan hukum terpercaya untuk memenuhi legalitas pendirian PT Anda.

Hubungi Kami

HAL-HAL YANG WAJIB DIKETAHUI BAGI PARA PELAKU USAHA UMKM

Mon, 28 Dec 2020 15:59:18 +0700

Dalam “Pembangunan Nasional Indonesia” bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi dengan asas kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional1. Guna mewujudkan tujuan tersebut diatas, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan dalam segala aspek kehidupan, termasuk salah satunya bidang ekonomi memerlukan dukungan investasi yang cukup besar.

Pemerintah melihat sektor UMKM memiliki kontribusi yang cukup penting yang berkaitan dengan “Pembangunan Ekonomi Nasional”. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Dalam memberdayakan UMKM, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-Undang No.20 Tahun 20082.

Undang-Undang No.20 Tahun 2008 disusun dengan maksud untuk memberdayakan UMKM. Secara umum struktur dan materi dari Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana3.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor; (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar; (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Posisi penting ini sejak dilanda krisis belum semuanya berhasil di pertahankan sehingga pemilihan ekonomi belum optimal4.

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 definisi dan kriteria UMKM adalah sebagai berikut5:

1. Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan berskala mikro dan bersifat tradisional yang memenuhi kriteria kekayaan bersih, atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini menyatakan, ayat (1) huruf a. yang dimaksud “kekayaan bersih” adalah pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Huruf b. yang dimaksud dengan “hasil penjualan tahunan” adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahunbuku.

2. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria menurut undang-undang sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus jutarupiah).

3. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria menurut undang-undang sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyarrupiah).

Dalam menjalankan UMKM, para pelaku usaha wajib mempunyai IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil). Izin usaha mikro kecil atau sering disingkat dengan IUMK adalah surat legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil. Banyaknya IUMK ini terdiri dari naskah satu lembar dan memberikan payung hukum. Selain itu, IUMK juga menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya ke depan nanti.

Dasar hukum untuk IUMK tercantum dalam beberapa peraturan, di antaranya:

Peraturan Presiden RI No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, yang lebih detail dicantumkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 222.

Peraturan Mendagri No. 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, yang lebih detail dicantumkan dalam Berita Negara RI Tahun 2014 No. 1814.

Nota Kesepahaman antara Mendagri, Menteri Koperasi dan UMK, dan Menteri Perdagangan No. 503/555/SJ; No. 03/KB/M.KUKM/I/2015; No. 72/M-DAG/MOU/I/2015 tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk Pelaksanaan Nota Kesepahaman Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil antara Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, dan Asippindo.

1 Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2 Suhardi et al., Hukum Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia, Akademia, Jakarta, 2012.

3 Ibid.

4 Ibid.

5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93), Ps. 6.

Layanan Kami

HAL-HAL YANG WAJIB DIKETAHUI BAGI PARA PELAKU USAHA SEBELUM MEMUTUSKAN MENDIRIKAN PT/CV

Mon, 28 Dec 2020 15:59:18 +0700

CV termasuk badan usaha bukan berbadan hukum seperti PT, walaupun demikian keberadaan badan usaha ini tidak mengurangi hak dan kewajibannya sebagai perusahaan yang diakui pemerintah dan kalangan dunia usaha khususnya.

Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pengusaha, terutama Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menggunakan badan usaha CV sebagai landasan untuk dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia. CV sendiri dinamakan persekutuan komanditer yang didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang kepada pihak lain1. Dengan demikian bisalah terjadi suatu persekutuan itu pada suatu ketika yang sama merupakan persekutuan firma terhadap sekutu firma di dalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap pelepas uang2 Sehingga para pemilik modal pada CV atau Persekutuan Komanditer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu Aktif (Komplementer), yaitu sekutu yang menjalankan perusahaan dan memiliki hak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Sekutu Pasif (Komanditer)3, yaitu sekutu yang hanya menyerahkan modal dalam persekutuan dan tidak turut campur dalam kepengurusan, maupun kegiatan perusahaan4.

Sedangan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. Perseroan Terbatas juga di definisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya5.

Berdasarkan definisi tersebut berikut perbedaan antara PT dan CV :

No	Perihal	PERSEROAN KOMANDITER (CV)	PERSEROAN TERBATAS (PT)
1	Dasar Hukum	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).	Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UUPT).
2	Bentuk Badan Usaha	Badan usaha tidak berbadan hukum⁶.	Badan usaha yang berbadan hukum⁷.
3	Struktur	Sekutu Komanditer (Persero Pasif) adalah pihak yang memasukkan modal untuk CV. Sekutu Komanditer tidak boleh menjadi pengurus, menjadi sekutu komplementer CV dan tidak boleh melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama CV⁸. Sekutu Komplementer (Persero Aktif) atau dikenal juga sebagai sekutu kerja/pengurus yaitu pihak yang mewakili untuk dan atas nama dan mengurus seluruh kepentingan CV⁹.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar, antara lain pengangkatan/pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, menyetujui perubahan anggaran dasar, perubahan modal dan keputusan lainnya sebagaimana ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar PT¹⁰. Direksi adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang, melakukan pengurusan PT untuk kepentingan, dan mewakili PT didalam dan diluar pengadilan¹¹. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan PT, dan memberikan nasihat kepada Direksi.
4	Tanggung Jawab	Tanggung jawab Sekutu Komanditer tidak melebihi modal yang dimasukkannya dalam CV. Namun apabila Sekutu Komanditer juga turut serta melakukan pengurusan CV, tanggung jawabnya tidak lagi terbatas pada nilai modal yang dimasukkan, tapi menjadi sama dengan tanggung jawab Sekutu Komplementer. Sekutu Komplementer bertanggung jawab penuh secara pribadi. Sehingga apabila CV mengalami kerugian, Sekutu Komplementer dapat menanggung kerugian CV termasuk pelunasan utang CV sampai ke harta pribadinya.	Pemegang Saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki, kecuali: a. Persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi; c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT; atau d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT, yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT. Anggota Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT dengan itikad baik. Namun dapat bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Namun, anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.
5	Pendiri	Minimal 2 (dua) orang atau lebih dan Warga Negara Indonesia. Jika pendiri hanya terdiri dari suami istri, agar disediakan perjanjian pra nikah sebagai bukti pemisahan harta. Jika pendiri merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif harus ada izin dari atasan dari instansi tempat bekerja.	Kalau CV hanya bisa didirikan oleh orang, maka untuk PT selain orang, pendirinya bisa badan hukum. Untuk PT minimal ada 2 (dua) pendiri yang bisa terdiri dari orang atau badan hukum, atau kombinasi orang dan badan hukum. Apabila salah satu atau seluruh pihak merupakan pihak asing maka statusnya harus Penanaman Modal Asing (PMA) dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bila pendiri PT adalah orang maka berlaku ketentuan sebagaimana CV.
6	Nama	Pada umumnya tidak diatur dalam peraturan yang berlaku mengenai pemberian nama CV sehingga dapat menggunakan nama yang sama dengan perusahaan lain.	Untuk PT yang sahamnya dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia, harus menggunakan nama dalam Bahasa Indonesia. Selain itu syarat untuk nama PT adalah sebagai berikut: a. ditulis dengan huruf latin; b. belum dipakai secara sah oleh PT lain atau tidak sama pada pokoknya dengan nama PT lain; c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; d. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; e. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; f. tidak mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata; g. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Perseroan; dan h. sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari Nama Perseroan. Dalam hal Nama Perseroan yang diajukan disertai dengan singkatan, penggunaan singkatan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas kecuali huruf e. Singkatan Nama Perseroan sebagaimana dimaksud berupa: a. singkatan yang terdiri atas huruf depan Nama Perseroan; atau b. singkatan yang merupakan akronim dari Nama Perseroan.
7	Modal	Pada umumnya tidak ada batasan mengenai minimum modal untuk CV, kecuali ditentukan untuk bidang usaha tertentu berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku.	Dalam PT, modal dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis: a. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham PT yang disebut dalam Anggaran Dasar. Modal dasar pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh PT. Nilai modal dasar berdasarkan kesepakatan pendiri, kecuali ditentukan secara berbeda untuk bidang usaha tertentu berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku. b. Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham. Dengan kata lain, modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. Modal ditempatkan harus senilai minimum 25% dari Modal Dasar. c. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Modal yang disetor harus senilai dengan modal yang ditempatkan (minimum 25% dari Modal Dasar).
8	Bukti Setor Modal	Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku, pada umumnya dalam pendaftaran CV pada Pengadilan Negeri setempat tidak diperlukan bukti setor modal.	Dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian PT ditandatangani, wajib menyertakan bukti setor yang sah, yang dapat berupa: a. fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang. Namun agar diperhatikan, surat pernyataan modal disetor tersebut hanya dapat diterima pada saat pendirian PT atau pengajuan permohonan pengesahan badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selebihnya seperti pada saat melakukan anggaran dasar, wajib disertakan bukti setor yang lain seperti bukti setor dari bank atau neraca PT tahun buku berjalan. b. Asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar, jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak. c. fotokopi Peraturan Pemerintah dan/atau Keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan, Persero atau Peraturan Daerah dalam hal pendiri adalah Perusahaan Daerah atau Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; atau d. fotokopi neraca dari Perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
9	Pengesahan	Akta Pendirian CV harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri sesuai domisili CV tersebut.	Permohonan pengesahan badan hukum Perseroan diajukan melalui Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

1 Pasal 19 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD).

2 Pasal 19 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD).

3 Deni Damay, 501 Pertanyaan terpenting PT, CV, Firma & Koperasi, Cetak Pertama, Araska Publisher Yogyakarta 2013, Halaman 54.

4 Ibid.

5 Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

6 Pasal 19 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD).

7 Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

8 Deni Damay, 501 Pertanyaan terpenting PT, CV, Firma & Koperasi, Cetak Pertama, Araska Publisher Yogyakarta 2013, Halaman 54.

9 Ibid.

10 Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

11 Ibid, Pasal 1 angka 5.

Layanan Kami