Virtual Office atau Kantor Virtual semakin banyak digunakan oleh para pelaku usaha UMKM maupun start-up yang baru saja merintis usaha. Meskipun virtual office memiliki berbagai keuntungan yang sangat terasa, terdapat pula beberapa batasan yang menyebabkan Anda mungkin saja tidak bisa menggunakan virtual office. Apa saja yang membuat suatu usaha tidak bisa menggunakan virtual office? 

Bagi Anda yang sudah memulai berbisnis atau bahkan baru saja memiliki ide berbisnis mungkin hanya memikirkan bisnis dari segi permodalannya saja. Padahal, legalitas terhadap suatu bisnis yang sedang dibangun juga penting untuk dipikirkan mengingat banyak manfaat yang bisa didapatkan dari legalitas usaha yang sudah sesuai dengan aturan. Salah satu legalitas mendasar yang mungkin tidak banyak yang diketahui oleh para pebisnis pemula adalah NIB atau Nomor Induk Berusaha. 

Kewajiban memiliki TDUP diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Namun kamu juga harus ingat sebelum mendaftar untuk mendapatkan TDUP, harus lah memiliki NIB. Kewajiban memiliki NIB merupakan hal yang absolut bagi para pelaku usaha perseorangan maupun non-perseorangan untuk menjalankan usahanya, kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

TDUP sendiri diterbitkan oleh atas nama1:

1. Menteri

Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Menteri dilakukan terhadap usaha yang memiliki modal asing, penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya lintas provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan2.

2. Gubernur

Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Gubernur dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi3.

3. Bupati/Walikota

Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Bupati/Wali Kota dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota4.

Dalam penerbitan dokumen TDUP pelaku usaha wajib untuk memenuhi komitmen diantaranya adalah5:

1. Izin Lokasi;
2. Izin Lingkungan;
3. IMB; dan
4. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.

Bagi Pelaku Usaha yang menggunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri, IMB dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa bangunan/kantor/ruangan. Saat pelaku usaha sudah memenuhi semua komitmen tersebut maka akan segera diterbitkan TDUP dalam bentuk dokumen elektronik sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan6.

Dokumen lainnya yang tidak kalah penting adalah Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata. Hal ini wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan TDUP. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata. Sertifikat Usaha Pariwisata ini juga merupakan kewajiban yang sama seperti TDUP dan diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Untuk usaha restoran yang telah terdapat TDUP, Sertifikat Usaha Pariwisata wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

1. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan.
2. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan.
3. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak TDUP diterbitkan.

Sertifikat Usaha Pariwisata diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut hal hal yang wajib kamu ketahui tentang syarat mendirikan bisnis restoran di Indonesia baik secara perseorangan maupun non perseorangan. Tidak lupa juga bahwa semua ini adalah gratis, sehingga tidak akan dipungut biaya dalam proses pengurusan perizinan tersebut

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan1 persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat untuk dapat mendiirikan suatu PT di Indonesia, para pelaku usaha harus memperhatikan 4 (empat) unsur yang antara lain :

1.  Mempunyai status badan hukum;

2.  Didirikan berdasarkan perjanjian;

3.  Modal dasar terbagi atas saham;

4.  Memenuhi pesyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pengetian diatas dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa dalam suatu Perseroan Terbatas selalu terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

A.  Mempunyai status badan hukum

Suatu perseroan dapat dikatakan memiliki status badan hukum jikan mempunyai unsur-unsur, antara lain2:

1.  Adanya harta kekayaan yang terpisah;

2.  Mempunyai tujuan tertentu;

3.  Mempunyai kepentingan sendiri;

4.  Adanya organisasi yang teratur.

Di Indonesia, pengaturan mengenai status badan hukum Perseroan tercantum dalam pasal 7 ayat (4) UU PT yang menyebutkan bahwa suatu PT memperoleh status badan hukum pada saat tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai pengesahan badan hukum.

Selama status perseroan terbatas sebagai badan hukum belum diperoleh, Perseroan Terbatas yang bersangkutan tidak berbeda dengan firma, persekutuan komanditer, atau persekutuan perdata3.  Oleh karena itu dalam UU PT diatur mengenai cara memperoleh status badan hukum perseroan Terbatas. Hal tersebut untuk membedakan perseroan terbatas dengan persekutuan perdata lainnya.

B.  Didirikan berdasarkan perjanjian

Dasar dari suatu Perseroan Terbatas adalah didirikan berdasarkan perjanjian, maka di dalam Perseroan Terbatas ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam arti terdapat lebih dari satu orang atau sekurang-kurangnya dua orang atau dua pihak yang terlibat dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas4. Apabila seseorang ingin melakukan perjanjian maka harus lebih dari 2 (dua) karena tidak mungkin jika suatu pernjanjian dilakukan hanya seorang diri tanpa ada orang lain. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPER.

C.  Modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU PT yang menyebutkan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, karenanya dalam mengelola suatu perseroan diperlukan adanya modal, yang disebut sebagai modal dasar perseroan atau authorized capital. Modal Perseroan dibedakan antara modal dadsar, modal ditempatkan atau modal dikeluarkan, dan modal disetor. Modal ini terbagi atas saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

D.  Memenuhi persayaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang

Jika merujuk pada UU PT, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan diikuti dalam proses pendirian suatu Perseroan Terbatas, anatara lain5:

1. Sebagi bentuk perjanjian, PT harus didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) oramh.
2. Dibuat dengan bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa lainnya. UU PT pun mengatur hal ini dalam pasal 7 ayat (1). Jika ingin dibuatkan bahasa lainnya sah saja, tetapi bukan menjadi dasar untuk dapat diajukan dalam rangka pengesahan akta pendirian tersebut.
3. Dibuat dengan akta notaris, yang berarti bahwa perjanjian pendirian PT tersebut tidak dapat dibuat dibawah tangan, tetapi harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk, yaitu notaris⁶.
   
4. Mencantumkan perkataan PT, dalam hal ini jika PT telah melakukan penawaran umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Disahkan oleh Kemenkumham melalui surat keputusannya⁷.
   
6. Didaftarkan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, termasuk semua perubahannya. Hal ini diatur dalam pasal 29 UU PT. Adapun tujuan dari pendaftaram perusahaan iini adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas perusahaan yang tercantum di dalam daftar perusahaan yang tercantum di dalam perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.
7. Diumumkan dalam berita negara republik Indonesia, termasuk semua perubahannya⁸.
   

Dalam rangka pengendalian penanaman modal di Indonesia, penanam modal wajib membuat Laporan Kegiatan dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)1. Laporan itu sendiri disebut dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM. LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala2. Penanam modal yang dimaksud disini tidak hanya berlaku kepada penanam modal asing atau kita kenal dengan sebutan investor asing, namun arti dari kata “penanam modal” ini juga berlaku untuk para pelaku usaha lokal atau kita sebut dengan istilah PMDN (Penanam Modal Dalam Negeri)3.

Setiap Penanam Modal berkewajiban menyampaikan LKPM secara daring dan berkala melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik untuk setiap Perizinan yang dimiliki4. Penanam Modal yang memiliki lebih dari 1 (satu) bidang usaha dan/atau berlokasi di lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Perizinan, wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing bidang usaha dan masing-masing kabupaten/kota tempat lokasi Proyek berada5.

Penyampaian LKPM  disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.  Penanam Modal yang masih dalam tahap konstruksi, wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (Triwulan), dengan periode laporan sebagai berikut6:

1)  Laporan Triwulan I disampaikan selambatlambatnya tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;

2)  Laporan Triwulan II disampaikan selambatlambatnya tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;

3)  Laporan Triwulan III disampaikan selambatlambatnya tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan

4)  Laporan Triwulan IV disampaikan selambatlambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

b.  Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan produksi/operasi wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (Semester), dengan periode laporan sebagai berikut7:

1)  Laporan Semester I disampaikan selambatlambatnya tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan

2)  Laporan Semester II disampaikan selambatlambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya

Namun, sebagai catatan sejak tahun 2017, LKPM dilakukan pelaporan sebanyak 4 kali selama setahun sehingga dilakukan sebanyak 1 kali dalam 3 bulan.

                 Bagi perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM sesuai periode pelaporan, BKPM akan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan8. Perusahaan yang tidak merespon surat peringatan tersebut selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut dapat dijatuhi sanksi berupa pembatalan/pencabutan izin perusahaan9.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi dengan asas kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional1. Guna mewujudkan tujuan tersebut diatas, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan dalam segala aspek kehidupan, termasuk salah satunya bidang ekonomi memerlukan dukungan investasi yang cukup besar.

Pemerintah melihat sektor UMKM memiliki kontribusi yang cukup penting yang berkaitan dengan “Pembangunan Ekonomi Nasional”. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Dalam memberdayakan UMKM, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-Undang No.20 Tahun 20082.

Undang-Undang No.20 Tahun 2008 disusun dengan maksud untuk memberdayakan UMKM. Secara umum struktur dan materi dari Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana3.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor; (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar; (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Posisi penting ini sejak dilanda krisis belum semuanya berhasil di pertahankan sehingga pemilihan ekonomi belum optimal4.

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 definisi dan kriteria UMKM adalah sebagai berikut5:

1. Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan berskala mikro dan bersifat tradisional yang memenuhi kriteria kekayaan bersih, atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

a.  Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau

b.  Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini menyatakan, ayat (1) huruf a. yang dimaksud “kekayaan bersih” adalah pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Huruf b. yang dimaksud dengan “hasil penjualan tahunan” adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahunbuku.

2.  Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria menurut undang-undang sebagai berikut:

a.  memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau

b.  memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus jutarupiah).

3.  Usaha Menengah 

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria menurut undang-undang sebagai berikut:

a.  memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyarrupiah).

Dalam menjalankan UMKM, para pelaku usaha wajib mempunyai IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil). Izin usaha mikro kecil atau sering disingkat dengan IUMK adalah surat legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil. Banyaknya IUMK ini terdiri dari naskah satu lembar dan memberikan payung hukum. Selain itu, IUMK juga menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya ke depan nanti.

Dasar hukum untuk IUMK tercantum dalam beberapa peraturan, di antaranya:

• Peraturan Presiden RI No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, yang lebih detail dicantumkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 222.
• Peraturan Mendagri No. 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, yang lebih detail dicantumkan dalam Berita Negara RI Tahun 2014 No. 1814.
• Nota Kesepahaman antara Mendagri, Menteri Koperasi dan UMK, dan Menteri Perdagangan No. 503/555/SJ; No. 03/KB/M.KUKM/I/2015; No. 72/M-DAG/MOU/I/2015 tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
• Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk Pelaksanaan Nota Kesepahaman Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil antara Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, dan Asippindo.