Legaladvis - Artikel #Pertanahan

Nunggak Pajak Bumi Bangunan, Berapa ya Denda yang dikenakan?

Sat, 18 Jun 2022 09:00:00 +0700

Mendekati pertengahan tahun 2022, masyarakat yang memiliki properti seperti tanah dan rumah akan kembali dihadapkan oleh pembayaran pajak bumi dan bangunan atau biasa dikenal sebagai PBB. Namun, adanya anggapan masyarakat untuk menunda bahkan hingga akhirnya menunggak pembayaran PBB membuat pemerintah menerbitkan aturan berkaitan dengan sanksi yang akan diterima oleh para wajib pajak penunggak PBB tersebut. Jika Anda merupakan salah satu wajib pajak PBB yang menunggak pembayaran, Anda harus tahu sanksi denda yang akan Anda diterima.

Sekilas Tentang PBB

Pajak Bumi dan Bangunan atau biasa dikenal di masyarakat sebagai PBB adalah pajak yang dikenakan pada seseorang atau badan yang memiliki properti seperti rumah dan tanah. Pajak tersebut dikenakan setiap setahun sekali.

PBB sendiri cukup berkaitan erat dengan kebijakan dan peraturan daerah setempat, sehingga penentuan nominal yang dikenakan serta jatuh temponya pun bisa berbeda-beda untuk tiap daerahnya. Namun, umumnya jatuh tempo pembayaran PBB jatuh pada tanggal 31 Agustus tahun berjalan.

Tarif PBB

Berbicara tentang pajak tentu tak lepas dari tarif pajak yang akan dikenakan. Untuk PBB sendiri pada awalnya didasari oleh terbitnya UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994.

Seiring berjalannya waktu hingga saat ini, pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat kembali menerapkan kebijakan baru melalui UU No. 1 Tahun 2022 terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang didalamnya juga mengatur pengenaan tarif PBB dengan ketentuan sebagai berikut :

Tarif PBB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5%.
Tarif PBB akan dikenakan lebih rendah untuk lahan produksi pangan dan ternak.
Tarif tersebut akan diatur melalui Perda atau Peraturan daerah masing-masing.

Denda PBB

Jika dilihat dari tarif yang dikenakan, mungkin Anda akan berpikir bahwa tarif yang dikenakan sangat kecil jika dibandingkan dengan PPN terbaru yang mengenakan tarif sebesar 11%. Meski begitu, untuk memberikan efek jera bagi para penunggak PBB tersebut, pemerintah pun mengenakan denda bagi mereka para penunggak PBB.

Mengutip Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.03/2016, Denda yang akan dikenakan adalah sebagai berikut :

Besaran denda yang dikenakan sebesar 2% dan dihitung per bulan setelah jatuh tempo pembayaran pajaknya.
Maksimal pengenaan denda adalah 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun. Maka, bisa diproyeksikan denda maksimal yang dikenakan sebesar 48% dari PBB terutang.

Sesuai dengan penjelasan di atas, PBB disetorkan ke pemerintah daerahnya masing-masing. Anda mungkin akan menemukan beberapa kebijakan yang menyatakan pemotongan atau diskon atas denda suatu PBB bahkan hingga penghapusan dendanya. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengefisiensikan PBB terutang atas properti yang Anda miliki. Anda bisa mengetahui informasi terkait hal tersebut dengan meminta bantuan ahli hukum setempat yang kompeten dalam memahami kabar tentang aturan perpajakan dan pertanahan.

Legaladvis merupakan jasa layanan hukum profesional yang dapat memberikan berbagai solusi tepat terkait masalah perpajakan Anda. Legaladvis telah dipercaya oleh banyak klien sebagai penyedia layanan hukum berbasis teknologi informasi dengan hasil yang sangat memuaskan, cepat dan terpercaya. Segera hubungi kami untuk menangani berbagai persoalan perpajakan Anda.

Hubungi Kami

Enggan Membuat Sertipikat Tanah, Sudah Tahu Keuntungannya Belum?

Sat, 04 Jun 2022 09:00:00 +0700

Kasus sengketa tanah yang sempat menggegerkan masyarakat beberapa waktu lalu membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya melindungi hak kepemilikan tanahnya. Namun, masyarakat sepertinya masih belum memahami bahwa hak kepemilikan atas suatu tanah di Indonesia yang sah adalah Sertipikat, salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik atau biasa disingkat SHM. Bahkan masyarakat mungkin berpikir bahwa dokumen kepemilikan tanah seperti Akta Jual Beli (AJB), Girik, Letter C, dan sebagainya sudah cukup untuk membuktikannya. Padahal banyak keuntungan yang bisa didapat dari pembuatan Sertipikat Tanah.

Alat Bukti Sah Kepemilikan Tanah

SHM merupakan suatu surat kepemilikan atas suatu tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN selaku lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen kepemilikan tanah yang sah. Oleh sebab itu, dokumen kepemilikan tanah berupa SHM ini merupakan dokumen legalitas atas tanah yang paling kuat apabila suatu saat terjadi kasus sengketa terhadap suatu tanah dibandingkan apabila hanya memiliki dokumen berupa girik atau AJB saja.

Nilai jual Tanah Menjadi Tinggi

Selain menjadi alat bukti yang sah, tanah yang sudah memiliki SHM juga akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan dokumen kepemilikan tanah lain seperti girik dan AJB. Karena legalitas dari kepemilikan tanah tersebut sudah jelas dan dapat dibuktikan ke BPN.

Dapat Dijadikan Jaminan Pembiayaan di Bank

Jika Anda membutuhkan pembiayaan seperti mengajukan kredit ke bank, maka SHM dapat dijadikan jaminan juga karena SHM merupakan salah satu surat berharga sehingga akan memudahkan Anda untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Selain memudahkan, beberapa perbankan juga memberikan nominal plafon kredit yang lebih tinggi jika jaminan yang diberikan adalah SHM dibandingkan dengan surat kepemilikan tanah lainnya.

Mempersingkat Proses Peralihan Tanah

Kepemilikan atas tanah dengan SHM juga akan memudahkan dan mempersingkat proses peralihan tanah dan hak kepemilikan. Selain untuk memudahkan proses peralihan jual beli tanah dan sewa, SHM juga akan memudahkan proses pewarisan suatu tanah kepada anak dan cucu kelak.

Tidak Ada Batas Waktu

Masyarakat yang enggan untuk meningkatkan kepemilikan tanahnya menjadi SHM berpikir bahwa kepemilikan girik atau AJB saja sudah cukup karena pengurusan SHM tentu akan membutuhkan biaya yang tak sedikit. Padahal selain beberapa keuntungan di atas, kepemilikan tanah dengan SHM berlaku seumur hidup. Sehingga biaya yang dikeluarkan akan sebanding dengan keuntungan yang diperoleh.

Setelah mengetahui beberapa keuntungan di atas, Anda tidak perlu ragu lagi untuk meningkatkan kepemilikan atas tanah Anda menjadi SHM. Namun, perlu Anda ingat bahwa Anda mungkin akan menemukan beberapa kendala terkait pembuatan SHM atas tanah yang Anda miliki. Untuk itu sangat disarankan jika menemukan kendala tersebut, harap segera berkonsultasi dengan ahli hukum/legal terpercaya.

Legaladvis merupakan jasa layanan hukum profesional yang dapat memberikan berbagai solusi tepat terkait masalah pertanahan Anda. Legaladvis telah dipercaya oleh banyak klien sebagai penyedia layanan hukum berbasis teknologi informasi dengan hasil yang sangat memuaskan, cepat dan terpercaya. Segera hubungi kami untuk menangani berbagai persoalan pertanahan Anda.

Hubungi Kami

Awas Tanah Anda Dirampas! Putus Rantai Mafia Tanah dengan Tips Berikut!

Tue, 04 Jan 2022 09:00:00 +0700

Kasus tindak kejahatan mafia tanah yang belakangan terjadi pada salah satu public figure tanah air membuat banyak masyarakat khawatir dan sadar bahwa perlu berhati-hati saat mengurus dokumen-dokumen yang menyangkut kepemilikan suatu tanah. Belum lagi, Pelaku tindak kejahatan mafia tanah bahkan bisa jadi merupakan orang terdekat yang justru sangat Anda percayai. Lantas apa yang perlu diketahui agar tidak menjadi korban tindak kejahatan mafia tanah? Berikut pemaparannya!

Apa itu Mafia Tanah?

Mafia Tanah adalah sekelompok oknum yang bekerja sama untuk merebut hak kepemilikan suatu tanah atau properti milik orang lain. Oknum tersebut biasanya terdiri dari beberapa orang yang memiliki peran seperti notaris/PPAT, agen properti, bahkan hingga oknum di lembaga pemerintahan.

Tindakan mafia tanah yang menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi korban karena berhubungan dengan aset berharga ini tidak dilakukan dalam jangka waktu yang singkat. Namun, tindak kejahatan ini dirancang dengan sangat terencana dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga, beberapa kasus tindak kejahatan mafia tanah sering kali banyak melibatkan orang terdekat yang dikenal oleh korban.

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pun beraneka ragam, namun pada umumnya hampir semua tindak kejahatan mafia tanah adalah dengan cara memalsukan dokumen surat kepemilikan tanah, girik, eigendom verponding, dll. Serta dengan memalsukan kuasa pengurusan hak atas tanah.

Bagaimana Cara Menghindari Mafia Tanah?

Meskipun sekelompok mafia tanah memiliki beragam cara yang digunakan untuk menjalankan aksi kejahatannya Anda tidak perlu khawatir, berikut ini terdapat beberapa cara atau tips yang bisa Anda ikuti agar bisa terhindar dari tindak kejahatan mafia tanah.

Sumber: Unsplash

1. Jaga Kerahasiaan Data dan Dokumen Penting

Seperti yang telah Anda ketahui sebelumnya bahwa tindak kejahatan mafia tanah berawal dari pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pelaku. Pemalsuan dokumen kerap kali menimpa seseorang yang tidak menjaga kerahasiaan data pribadinya dengan benar. Sehingga, identitasnya rawan untuk dicuri dan dimanfaatkan untuk tindak kejahatan.

Selain itu, Anda juga perlu untuk menyimpan dan menjaga dokumen penting seperti sertipikat kepemilikan tanah atau surat berharga lainnya di tempat yang aman dan hanya diketahui oleh Anda beserta anggota keluarga yang paling Anda percayai.

2. Proses Sendiri ke Notaris/PPAT Terpercaya atau Selektif Memilih Agen

Mengurus sertipikat Anda sendiri ke Notaris/PPAT terpercaya bisa menjadi solusi pilihan paling aman untuk terhindar dari tindak kejahatan mafia tanah. Namun, tak sedikit juga yang bingung bagaimana cara mengurus sertipikat hak milik tanah dan meminta bantuan agen untuk mengurus legalitasnya.

Anda pun juga perlu berhati-hati ketika memilih agen. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat pula oknum agen yang bertindak sebagai pelaku mafia tanah. Jadi, pastikan bahwa agen yang Anda pilih merupakan agen yang Anda kenal betul memiliki reputasi yang baik.

Sumber: Unsplash

3. Pantau Berkala Proses Pengurusan Sertipikat

Jika Anda sudah memutuskan untuk mengurus sendiri sertipikat Anda, maka pastikan untuk terus mendapatkan kabar tentang perkembangan kepengurusan sertipikat tersebut dari pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal yang sama juga berlaku jika Anda menggunakan agen. Anda tidak disarankan untuk mendengarkan kabar kepengurusan sertipikat dari pihak agen saja. Tetapi juga harus berkomunikasi langsung dengan pihak PPAT untuk mengetahui bagaimana perkembangan proses tersebut.

Mengapa hal ini sangat dianjurkan? Karena apabila terjadi insiden di luar hal-hal yang sudah disepakati sebelumnya, maka Anda dapat segera meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga, tindak kejahatan mafia tanah dapat diminimalisir sekecil mungkin.

4. Jangan Tergiur Biaya Jasa Murah

Tidak sedikit korban tindak kejahatan mafia tanah yang tergiur dengan biaya jasa agen ataupun PPAT yang murah tetapi justru malah mendapatkan jasa berkualitas rendah dan terjerembap ke dalam kerugian yang lebih besar. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Anda perlu memastikan bahwa jasa agen ataupun PPAT yang Anda gunakan harus berkualitas, berpengalaman, dan ahli di bidangnya.

Sumber: Pixabay

Tak dapat dipungkiri bahwa mafia tanah turut berperan dalam beberapa kasus sengketa pertanahan. Tetapi, selagi Anda berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti tips yang telah dijelaskan sebelumnya maka Anda tidak perlu khawatir. Poin penting yang perlu Anda ingat baik-baik adalah tetap jaga data pribadi dan dokumen penting Anda serta memilih jasa layanan hukum yang terpercaya dan berpengalaman.

Legaladvis merupakan jasa layanan hukum profesional yang dapat memberikan berbagai solusi tepat terkait prinsip legalitas hukum. Legaladvis telah dipercaya oleh banyak klien sebagai penyedia layanan hukum berbasis teknologi informasi dengan hasil yang sangat memuaskan, cepat dan terpercaya. Segera hubungi kami untuk menangani berbagai persoalan kepengurusan legalitas pertanahan Anda.

Hubungi Kami