Legaladvis - Artikel #restoranLegaladvis - Artikel #restoranhttps://www.legaladvis.com/blogs/tag/restoranTue, 06 Jan 2026 04:00:37 -0800http://zoho.com/sites/<![CDATA[Jangan Cuma Cari Ide Berbisnis, Sudah tahu NIB Belum?]]>https://www.legaladvis.com/blogs/post/nomor-induk-berusaha-NIBBagi Anda yang sudah memulai berbisnis atau bahkan baru saja memiliki ide berbisnis mungkin hanya memikirkan bisnis dari segi permodalannya saja. Pada ]]>

Bagi Anda yang sudah memulai berbisnis atau bahkan baru saja memiliki ide berbisnis mungkin hanya memikirkan bisnis dari segi permodalannya saja. Padahal, legalitas terhadap suatu bisnis yang sedang dibangun juga penting untuk dipikirkan mengingat banyak manfaat yang bisa didapatkan dari legalitas usaha yang sudah sesuai dengan aturan. Salah satu legalitas mendasar yang mungkin tidak banyak yang diketahui oleh para pebisnis pemula adalah NIB atau Nomor Induk Berusaha. 

Apa itu NIB?

NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan sebuah identitas yang harus dimiliki setiap pelaku usaha. NIB berfungsi hampir mirip seperti NIK atau Nomor Induk Kependudukan yang dimiliki oleh setiap warga negara indonesia. NIB merupakan pengganti dari surat izin terdahulu seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), API (Angka Pengenal Impor), dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan).

NIB mulai berlaku di Indonesia sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat 1 yang membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Apa Manfaat Memiliki NIB?

1. Mempermudah proses perizinan

Berbagai izin seperti izin usaha, komersial dan operasional adalah hal yang diperlukan para pelaku usaha agar kegiatan bisnisnya tidak menyalahi aturan. Untuk itulah, Peran NIB yang merupakan identitas yang wajib dimiliki para pelaku usaha akan mempermudah proses perizinan karena pada dasarnya proses penerbitan izin memerlukan kepemilikan NIB terlebih dahulu.

​2. Mempermudah Proses Bisnis Internasional

NIB yang merupakan pengganti atas surat-surat terdahulu selain berfungsi sebagai TDP atau Tanda Daftar Perusahaan, juga berfungsi sebagai API atau Angka Pengenal Impor yang tentunya sangat bermanfaat bagi para pelaku bisnis internasional yang sering melakukan kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, NIB juga digunakan untuk mengakses layanan kepabeanan. 

Bagaimana Cara Mengurus NIB?

  1. Jika Anda merupakan pelaku UMKM maka Anda perlu mempersiapkan dokumen berupa identitas seperti KTP dan NPWP pemilik usaha. 
  2. Jika Anda ingin langsung mendirikan entitas bisnis seperti perusahaan berbentuk PT maka Anda diharuskan untuk mengurus akta dan SK pendirian PT nya terlebih dahulu.
umkm
PT
Sumber : Pixabay

NIB merupakan salah satu bentuk legalitas yang banyak bersinggungan dengan berbagai proses lainnya seperti perizinan yang harus dimiliki atas usaha yang akan didirikan. Untuk itu, konsultasikan juga kepada ahli hukum terpercaya untuk mengetahui perizinan apa saja yang diperlukan bersamaan dengan pengurusan NIB agar dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga tidak terjadi pengurusan yang terpisah.

Legaladvis merupakan jasa layanan hukum profesional yang dapat memberikan berbagai solusi tepat terkait proses legalitas bisnis Anda. Legaladvis telah dipercaya oleh banyak klien sebagai penyedia layanan hukum berbasis teknologi informasi dengan hasil yang sangat memuaskan, cepat dan terpercaya. Segera hubungi kami untuk menangani berbagai persoalan legalitas bisnis Anda. 

Hubungi Kami
]]>Tue, 01 Nov 2022 13:00:00 +0700<![CDATA[HAL-HAL YANG WAJIB DIKETAHUI PELAKU USAHA DALAM MELAKUKAN BISNIS RESTORAN DI INDONESIA]]>https://www.legaladvis.com/blogs/post/HAL-HAL-YANG-WAJIB-DIKETAHUI-PELAKU-USAHA-DALAM-MELAKUKAN-BISNIS-RESTORAN-DI-INDONESIABagi para calon pelaku usaha yang ingin melakukan bisnis restoran di Indonesia terdapat beberapa hal yang wajib kamu miliki nih, salah satunya adalah TDUP.]]>

TDUP bagi usaha restoran di Indonesia.

Kewajiban memiliki TDUP diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Namun kamu juga harus ingat sebelum mendaftar untuk mendapatkan TDUP, harus lah memiliki NIB. Kewajiban memiliki NIB merupakan hal yang absolut bagi para pelaku usaha perseorangan maupun non-perseorangan untuk menjalankan usahanya, kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

 

TDUP sendiri diterbitkan oleh atas nama1:


1. Menteri

Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Menteri dilakukan terhadap usaha yang memiliki modal asing, penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya lintas provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan2.


2. Gubernur

Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Gubernur dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi3.


3. Bupati/Walikota

Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Bupati/Wali Kota dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota4.

 

Dalam penerbitan dokumen TDUP pelaku usaha wajib untuk memenuhi komitmen diantaranya adalah5:

  1. Izin Lokasi;
  2. Izin Lingkungan;
  3. IMB; dan
  4. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.

 

Bagi Pelaku Usaha yang menggunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri, IMB dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa bangunan/kantor/ruangan. Saat pelaku usaha sudah memenuhi semua komitmen tersebut maka akan segera diterbitkan TDUP dalam bentuk dokumen elektronik sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan6.

 

Dokumen lainnya yang tidak kalah penting adalah Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata. Hal ini wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan TDUP. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata. Sertifikat Usaha Pariwisata ini juga merupakan kewajiban yang sama seperti TDUP dan diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

 

Untuk usaha restoran yang telah terdapat TDUP, Sertifikat Usaha Pariwisata wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

  1. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan.
  2. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan.
  3. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak TDUP diterbitkan.

 

Sertifikat Usaha Pariwisata diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Berikut hal hal yang wajib kamu ketahui tentang syarat mendirikan bisnis restoran di Indonesia baik secara perseorangan maupun non perseorangan. Tidak lupa juga bahwa semua ini adalah gratis, sehingga tidak akan dipungut biaya dalam proses pengurusan perizinan tersebut


  1. ​​​​Pasal 9 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.
  2. ​​​​​​Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.
  3. ​​​​Pasal 9 ayat (2)  Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.
  4. ​​​​​​Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.
  5. ​​​​​Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.
  6. ​​​​Pasal 14 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.
Layanan Kami
]]>Wed, 30 Dec 2020 13:34:49 +0700