Nunggak Pajak Bumi Bangunan, Berapa ya Denda yang dikenakan?

Sat, 18 Jun 2022 09:00:00 +0700

Mendekati pertengahan tahun 2022, masyarakat yang memiliki properti seperti tanah dan rumah akan kembali dihadapkan oleh pembayaran pajak bumi dan bangunan atau biasa dikenal sebagai PBB. Namun, adanya anggapan masyarakat untuk menunda bahkan hingga akhirnya menunggak pembayaran PBB membuat pemerintah menerbitkan aturan berkaitan dengan sanksi yang akan diterima oleh para wajib pajak penunggak PBB tersebut. Jika Anda merupakan salah satu wajib pajak PBB yang menunggak pembayaran, Anda harus tahu sanksi denda yang akan Anda diterima.

Sekilas Tentang PBB

Pajak Bumi dan Bangunan atau biasa dikenal di masyarakat sebagai PBB adalah pajak yang dikenakan pada seseorang atau badan yang memiliki properti seperti rumah dan tanah. Pajak tersebut dikenakan setiap setahun sekali.

PBB sendiri cukup berkaitan erat dengan kebijakan dan peraturan daerah setempat, sehingga penentuan nominal yang dikenakan serta jatuh temponya pun bisa berbeda-beda untuk tiap daerahnya. Namun, umumnya jatuh tempo pembayaran PBB jatuh pada tanggal 31 Agustus tahun berjalan.

Tarif PBB

Berbicara tentang pajak tentu tak lepas dari tarif pajak yang akan dikenakan. Untuk PBB sendiri pada awalnya didasari oleh terbitnya UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994.

Seiring berjalannya waktu hingga saat ini, pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat kembali menerapkan kebijakan baru melalui UU No. 1 Tahun 2022 terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang didalamnya juga mengatur pengenaan tarif PBB dengan ketentuan sebagai berikut :

Tarif PBB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5%.
Tarif PBB akan dikenakan lebih rendah untuk lahan produksi pangan dan ternak.
Tarif tersebut akan diatur melalui Perda atau Peraturan daerah masing-masing.

Denda PBB

Jika dilihat dari tarif yang dikenakan, mungkin Anda akan berpikir bahwa tarif yang dikenakan sangat kecil jika dibandingkan dengan PPN terbaru yang mengenakan tarif sebesar 11%. Meski begitu, untuk memberikan efek jera bagi para penunggak PBB tersebut, pemerintah pun mengenakan denda bagi mereka para penunggak PBB.

Mengutip Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.03/2016, Denda yang akan dikenakan adalah sebagai berikut :

Besaran denda yang dikenakan sebesar 2% dan dihitung per bulan setelah jatuh tempo pembayaran pajaknya.
Maksimal pengenaan denda adalah 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun. Maka, bisa diproyeksikan denda maksimal yang dikenakan sebesar 48% dari PBB terutang.

Sesuai dengan penjelasan di atas, PBB disetorkan ke pemerintah daerahnya masing-masing. Anda mungkin akan menemukan beberapa kebijakan yang menyatakan pemotongan atau diskon atas denda suatu PBB bahkan hingga penghapusan dendanya. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengefisiensikan PBB terutang atas properti yang Anda miliki. Anda bisa mengetahui informasi terkait hal tersebut dengan meminta bantuan ahli hukum setempat yang kompeten dalam memahami kabar tentang aturan perpajakan dan pertanahan.

Legaladvis merupakan jasa layanan hukum profesional yang dapat memberikan berbagai solusi tepat terkait masalah perpajakan Anda. Legaladvis telah dipercaya oleh banyak klien sebagai penyedia layanan hukum berbasis teknologi informasi dengan hasil yang sangat memuaskan, cepat dan terpercaya. Segera hubungi kami untuk menangani berbagai persoalan perpajakan Anda.

Hubungi Kami

Tax Amnesty Jilid II 2022, Dapat Insentif Pajak Apa Saja?

Sat, 09 Apr 2022 09:00:00 +0700

Sudah tahu Tax Amnesty? Tax Amnesty atau Program Pengampunan Pajak ramai diperbincangkan beberapa tahun lalu atau tepatnya pada tahun 2015. Di awal tahun 2022 ini, pemerintah kembali menyelenggarakan program Tax Amnesty jilid II yang dipopulerkan dengan nama PPSWP atau Program Pengungkapan Sukarela. Berapa sajakah tarif yang diberlakukan selama program ini berlangsung?

Sekilas Tentang Tax Amnesty Jilid 2

Tax Amnesty adalah program pengampunan pajak dari pemerintah untuk para wajib pajak yang meliputi berbagai penghapusan pajak terutang bahkan hingga berbagai sanksi dan denda.

Khusus pada Tax Amnesty jilid II, pemerintah menggunakan istilah Program Pengungkapan Sukarela sebagai tindak lanjut dari disahkannya UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dan PMK No. 196/PMK.03/2021. Berlakunya aturan tersebut juga menegaskan bahwa Program Tax Amnesty jilid II ini akan dilaksanakan pada Bulan Januari hingga Juni 2022.

Siapa Saja Yang Boleh Ikut Tax Amnesty Jilid II?

Pada program Tax Amnesty kali ini, pemerintah menentukan 2 (dua) kebijakan berbeda untuk menetapkan tarifnya sesuai dengan status dari wajib pajak tersebut, yaitu :

Wajib pajak Orang Pribadi dan Badan yang pernah ikut program Tax Amnesty Jilid I; maka harta yang dilaporkan merupakan harta yang dimiliki wajib pajak tersebut hingga tahun 2020. Hal ini berlaku apabila nominal yang pernah dilaporkan kurang.
Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya; maka harta yang dilaporkan adalah harta yang dimiliki pada jangka waktu tahun 2016 – 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.

Berapa Tarif Yang Dikenakan?

Seperti yang telah Anda ketahui di atas, maka terdapat 2 (dua) kebijakan berbeda sesuai dengan status wajib pajak tersebut sesuai partisipasinya terhadap Program Tax Amnesty. Lalu apa perbedaan tarif yang dikenakan terhadap 2 (dua) wajib pajak tersebut?

Kondisi	Tarif Orang Pribadi & Badan eks-Peserta Tax Amnesty	Tarif Orang Pribadi Lainnya
Harta dalam negeri diinvestasi ke SDA¹, EBT², dan SBN³.	6%	12%
Harta dalam negeri non-investasi ke SDA, EBT, dan SBN.	8%	14%
Harta luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasi ke SDA, EBT, dan SBN.	6%	12%
Harta luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri tetapi non-investasi ke SDA, EBT, dan SBN.	8%	14%
Harta luar negeri yang tak dialihkan ke dalam negeri.	11%	18%

¹SDA : Sumber Daya Manusia

²EBT : Energi Baru Terbarukan

³SBN : Surat Berharga Negara

Program Tax Amnesty Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela ini tentu menjadi angin segar untuk para Wajib Pajak sehingga Anda sebagai salah satu pelaku Wajib Pajak tentu jangan sampai menyiakan kesempatan ini. Jika Anda masih bingung terkait tarif dan aturan lain berkaitan dengan Program ini, Anda dapat langsung mengkonsultasikan hal tersebut kepada ahli hukum dan perpajakan profesional yang Anda percaya.

Legaladvis merupakan jasa layanan hukum profesional yang dapat memberikan berbagai solusi tepat terkait perpajakan usaha/bisnis Anda. Legaladvis telah dipercaya oleh banyak klien sebagai penyedia layanan hukum berbasis teknologi informasi dengan hasil yang sangat memuaskan, cepat dan terpercaya. Segera hubungi kami untuk menangani berbagai persoalan perpajakan usaha/bisnis Anda.